Ancaman di Balik Wacana Penutupan PKS Tanpa Kebun

sawitsetara.co - BOGOR — Di tengah wacana penataan industri sawit, muncul usulan yang memicu perdebatan: menutup pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun sendiri. Bagi sebagian kalangan, langkah ini dianggap sebagai upaya merapikan tata kelola. Namun bagi Prof. Sudarsono Soedomo, kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi langkah mundur.

Guru Besar IPB ini menilai, keberadaan PKS tanpa kebun selama ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar, terutama bagi petani swadaya. “Kalau PKS tanpa kebun ditutup, harga TBS di tingkat petani pasti turun,” ujarnya saat dihubungi sawitsetara.co.

Dalam struktur industri saat ini, PKS tanpa kebun berfungsi sebagai alternatif pembeli bagi petani. Kehadirannya menciptakan kompetisi dengan PKS yang terintegrasi dengan kebun. Kompetisi inilah yang, menurut Prof Sudarsono, menjaga harga tetap kompetitif.

Tanpa itu, pasar berisiko terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha besar. Dalam situasi seperti itu, posisi tawar petani akan melemah.

“Kalau semua dikuasai oleh yang punya kebun dan pabrik, petani tidak punya pilihan. Mereka akan menerima harga yang ditentukan,” katanya.

Prof Sudarsono menilai, argumen untuk menutup PKS tanpa kebun kerap tidak disertai analisis yang memadai. Jika memang terdapat persoalan—misalnya terkait tata niaga atau beban biaya—ia menyarankan agar hal tersebut dibuka secara transparan.

“Kalau ada ketimpangan, mari dibahas. Jangan langsung ditutup,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa dampak kebijakan semacam itu tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi. Ada dimensi sosial dan politik yang jauh lebih sulit diprediksi.

“Secara ekonomi mungkin bisa dihitung. Tapi biaya sosialnya besar. Orang yang kehilangan sumber penghidupan bisa bereaksi,” kata Prof Sudarsono.

Ia mengibaratkan kebijakan penutupan sebagai langkah yang berisiko memutus rantai ekonomi yang sudah berjalan. Dalam jangka pendek, mungkin terlihat sebagai penataan. Namun dalam jangka panjang, bisa memicu ketidakstabilan.

Di sisi lain, Prof Sudarsono juga menyoroti adanya potensi kecemburuan bisnis di balik wacana tersebut. Ia menduga, perbedaan struktur biaya antara PKS terintegrasi dan non-terintegrasi menjadi salah satu pemicu.

Namun, menurut dia, solusi atas persoalan itu bukanlah pembatasan, melainkan menciptakan aturan main yang lebih adil. “Kalau mau bersaing, ya bersaing secara sehat. Bukan dengan menutup pihak lain,” ujarnya.

Pada akhirnya, ia kembali menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun justru sejalan dengan tujuan besar pembangunan: meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Biarkan mereka berkompetisi. Itu cara paling efektif membantu petani,” katanya.

Di tengah tarik-menarik kepentingan dalam industri sawit, pandangan Prof Sudarsono menghadirkan satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan yang diambil benar-benar untuk memperkuat struktur industri, atau justru mempersempit ruang bagi mereka yang selama ini menjadi penopangnya?