Dua Penangkar Benih Kelapa Sawit PT Graha Map Indonesia Kembali Ikuti Sertifikasi Uji Kompetensi

Sawitsetara.co – JAKARTA – Penangkar benih kelapa sawit PT Graha Map Indonesia (GMI) kembali mengikuti sertifikasi Uji Kompetensi Skema Okupasi Penangkaran Benih Sawit yang digelar Lembaga Sertifikasi Profesi Perkebunan dan Hortikultura (LSP-PHI).

Dalam agenda yang ditaja pada Senin (29/9/2025) di Wisma Tani Ragunan, Jakarta, dan diikuti 19 peserta dari berbagai daerah tersebut, PT GMI mengirim dua orang penangkar benih kelapa sawit, yakni Triyo Haryono dan Yuli Ismanto.

Darmansyah Basyarudin, Direktur Utama LSP-PHI, menegaskan bahwa sertifikasi ini adalah bentuk legitimasi profesi. Ini adalah dokumen yang membuktikan kompetensi dan menjadi syarat mutlak dalam industri sawit berkelanjutan.

Adapun tujuan utama dari uji kompetensi ini untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah diperoleh. Darmansyah menjelaskan bahwa uji kompetensi berbeda dengan ujian formal.

“Asesor tidak menguji, melainkan menyamakan persepsi. Jika ada perbedaan, perlu dipertemukan dengan standar kompetensi,” jelasnya.

Proses asesmen dirancang menyenangkan, bukan menakutkan, terutama bagi mereka yang telah lama berkecimpung di lapangan. Dalam uji kompetensi, penilaian dilakukan dengan metode demonstrasi, tes tertulis, dan wawancara.

Peserta dinyatakan kompeten atau tidak kompeten berdasarkan bukti-bukti langsung yang dikumpulkan asesor. “Asesor hanya mengumpulkan bukti-bukti langsung, bukan menilai dengan subjektif,” kata Darmansyah.

LSP-PHI melihat uji kompetensi sebagai bagian penting dari pembenahan SDM sawit di tengah tantangan globalisasi. Sertifikasi SDM menjadi jaminan kualitas, yang dibutuhkan baik oleh petani lokal maupun pembeli internasional. Sertifikat kompetensi berfungsi sebagai “garansi mutu”.

Selain itu, sistem sertifikasi mempermudah perusahaan dalam merekrut tenaga kerja, meningkatkan efisiensi SDM, dan membuka jalan karir berbasis kompetensi. “Industri perbenihan sawit dapat lebih terukur dalam remunerasi dan pengembangan karir tenaga kerjanya,” ungkap Darmansyah.

Meskipun demikian, jumlah penangkar benih sawit tersertifikasi masih minim. Padahal, Kementerian Pertanian telah meluncurkan sistem Bank Benih Perkebunan (BABE-Bun). Sistem ini diharapkan dapat menekan penggunaan benih palsu, meningkatkan transparansi pemasaran, dan mengorganisir distribusi benih.

Landasan hukum sertifikasi kompetensi telah kuat, dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan. “Tidak hanya perusahaan, auditor pun harus tersertifikasi. Pada gilirannya, semua jabatan dalam struktur pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan akan diwajibkan,” jelas Darmansyah.

Adapun LSP-PHI memiliki sembilan skema sertifikasi yang terkait dengan kelapa sawit berkelanjutan, meliputi berbagai posisi. Proses sertifikasi dilakukan secara sistematis dan objektif, mengacu pada berbagai standar kompetensi. “Rumusan kemampuan kerja mencakup pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap kerja. Semua mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Uji kompetensi ini merupakan bagian dari upaya panjang menjadikan industri sawit Indonesia lebih berkelanjutan. Sertifikasi SDM menjadi instrumen penting untuk memperbaiki ekosistem sawit dari hulu ke hilir.

Namun, tantangan tetap ada, termasuk biaya, waktu, dan komitmen. Tanpa insentif dan dukungan kebijakan yang konsisten, sertifikasi bisa berhenti di tataran simbolis. LSP-PHI percaya langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

“Sertifikat kompetensi bukan sekadar kertas,” kata Darmansyah. “Ia adalah legitimasi profesi. Bukti bahwa industri sawit kita dikelola oleh tenaga yang benar-benar kompeten.”