sawitsetara.co - JAKARTA – Pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dinilai tidak lagi dapat dipandang semata sebagai tindak kriminal. Praktik tersebut mencerminkan persoalan tata kelola perkebunan dan hubungan sosial di sekitar kebun yang belum terselesaikan.
Peneliti Ekonomi & Manajemen Sawit Universitas Pamulang (Unpam), Dr. Veritia, mengatakan pendekatan yang selama ini berfokus pada pengamanan dan penegakan hukum belum menyentuh akar persoalan.
“Pencurian TBS sesungguhnya jauh lebih kompleks. Ia bukan sekadar tindak kriminal, melainkan gejala dari rapuhnya tata kelola produksi dan hubungan sosial di sekitar perkebunan. Ketika masalah terus berulang di berbagai daerah dengan pola yang hampir serupa, barangkali yang perlu dipertanyakan bukan hanya siapa pencurinya, tetapi juga mengapa ekosistem yang memungkinkan pencurian itu terus bertahan,” kata Veritia dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/7/2026).
Menurut dia, tingginya harga sawit dalam beberapa tahun terakhir justru meningkatkan insentif ekonomi untuk melakukan pencurian. Dalam sejumlah kasus, praktik tersebut berkembang menjadi aktivitas yang terorganisasi.
Veritia memperkirakan, apabila tingkat kehilangan produksi akibat pencurian mencapai rata-rata 2 persen dari produksi nasional, nilai kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp 12,225 triliun per tahun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada luas perkebunan sawit nasional sekitar 16,3 juta hektare dengan produktivitas rata-rata 15 ton TBS per hektare dan harga TBS sekitar Rp 2,5 juta per ton. Dengan nilai produksi nasional yang diperkirakan mencapai Rp 611,25 triliun per tahun, kehilangan sebesar 2 persen setara dengan sekitar Rp 7,09 triliun di perkebunan perusahaan dan Rp 5,13 triliun di kebun petani.
Namun, menurut Veritia, angka tersebut merupakan rata-rata nasional. Di sejumlah wilayah dengan kondisi lahan yang terfragmentasi dan akses kebun yang terbuka, tingkat kehilangan produksi dapat mencapai 20 hingga 30 persen.
“Bahkan, berdasarkan diskusi informal dengan sejumlah perusahaan, terdapat kebun yang kehilangan hingga separuh potensi panennya ketika dibandingkan dengan estimasi produksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak pencurian tidak hanya dirasakan perusahaan perkebunan, tetapi juga petani swadaya yang kehilangan pendapatan utama keluarganya.
Selain menurunkan volume produksi, pencurian juga memengaruhi kualitas minyak sawit. Salah satu modus yang banyak ditemukan adalah pencurian brondolan yang menyebabkan komposisi buah yang masuk ke pabrik berubah sehingga menurunkan Oil Extraction Rate (OER).
Di sisi lain, kekhawatiran terhadap pencurian membuat sebagian petani memanen buah lebih awal sebelum mencapai tingkat kematangan optimal. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas minyak sawit yang dihasilkan.
Veritia mengatakan pengamanan kebun perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Ia mengutip penelitian Libert dan kolega yang terbit dalam Jurnal Agroforetech Instiper pada 2024, yang membagi sistem pengamanan perkebunan menjadi pendekatan administratif dan teknis.
“Pendekatan administratif meliputi pengaturan rotasi panen, penerapan surat izin panen dan angkut TBS, penggunaan jalan perusahaan dengan prosedur tertentu, hingga pemberian stempel pada TBS agar asal-usul buah lebih mudah diverifikasi,” kata Veritia.
Menurut dia, kombinasi penguatan tata kelola, sistem pengawasan, dan keterlibatan masyarakat sekitar kebun akan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan patroli keamanan atau penindakan pidana.
“Persoalan ini harus dipandang sebagai isu tata kelola industri sawit. Selama faktor-faktor yang memungkinkan pencurian tetap ada, penangkapan pelaku saja tidak akan menyelesaikan masalah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
