Pilih Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Sampaikan 8 Usulan Strategis, Petani Sawit Aceh Tak Turun ke Jalan di Hari Tani Nasional

sawitsetara.co – ACEH – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September 2025, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh mengambil sikap berbeda. Alih-alih turun ke jalan, organisasi petani sawit ini memilih jalur dukungan resmi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

“Kami petani sawit merasa terbantu pada stabilitas harga tandan buah segar (TBS) saat ini,” kata Ketua DPW Apkasindo Aceh, Ir. Netap Ginting pada Rabu (24/9/2025), menjelaskan alasan mereka.

Ia juga menambahkan harapannya agar pemerintah dapat menurunkan harga pupuk dan mengembalikan pupuk subsidi, maka kesejahteraan petani semakin terjamin. Selain harga, Netap menekankan pentingnya pengelolaan dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ia melihat hal ini sebagai kontribusi petani dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berharap kepemimpinan Presiden Prabowo mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujarnya.

Namun, APKASINDO juga menyuarakan keresahan petani terkait kebijakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Mereka meminta pemerintah untuk memisahkan dengan jelas antara perkebunan besar dan kebun rakyat kecil, agar petani tidak kehilangan mata pencaharian.

“Kami juga sangat berharap pengurusan sertifikat kebun sawit rakyat tidak dipersulit,” tambah Netap, menegaskan kesiapan APKASINDO bekerja sama dengan Satgas PKH dan Agrinas.

Dalam momentum HTN, Apkasindo Aceh juga menyampaikan delapan usulan strategis kepada Presiden Prabowo, yakni:

• Menjamin kepastian hukum dan legalitas lahan sawit rakyat dengan sertifikat hak milik, terutama sawit yang ditanam sebelum 2020.

2. Mengakui peran strategis petani sawit sebagai pilar ekonomi nasional.

3. Mendorong tata kelola perkebunan sawit yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Mengembalikan fungsi penuh Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian agar fokus membela petani.

5. Membentuk Badan Sawit Nasional (BSAN) untuk mengurai tumpang tindih regulasi.

6. Mempermudah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sarpras berbasis dana BPDPKS.

7. Menegakkan kewajiban 20 persen plasma bagi perusahaan inti tanpa kecuali.

8. Mendorong petani masuk ke sektor hilir.

Terkait Satgas PKH, Netap mengimbau petani untuk tetap tenang. “Sejak awal kami mendukung Satgas sepanjang hadir untuk melindungi petani sawit, bukan sebaliknya. Jangan sampai plang Satgas justru memicu keresahan dan mengganggu stabilitas sosial,” tegasnya.

DPW Apkasindo Aceh juga menyatakan dukungannya terhadap program Peta Jalan Sawit Aceh Berkelanjutan menuju Aceh Gemilang 2045 yang digagas Pemerintah Aceh.

Sebagai organisasi yang telah berdiri selama 25 tahun, Apkasindo berkomitmen menjadi jembatan antara regulasi pemerintah dan petani sawit. “Apkasindo akan terus berada di barisan depan untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada petani sawit rakyat,” pungkas Netap Ginting.