PSR Jadi Kunci Masa Depan Sawit RI, Pemerintah Kejar Produktivitas demi B50

sawitsetara.co - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kembali ditegaskan sebagai strategi utama pemerintah menjaga masa depan industri sawit nasional. Di tengah keterbatasan lahan dan meningkatnya tekanan global terhadap ekspansi perkebunan, peningkatan produktivitas kebun rakyat dinilai menjadi satu-satunya jalan realistis untuk menjaga pasokan minyak sawit mentah (CPO), termasuk mendukung implementasi biodiesel B50.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, mengatakan ekspansi lahan sawit kini semakin sulit dilakukan karena berbagai isu global dan keterbatasan ruang pengembangan kebun baru.

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” ujar Iim.

Menurutnya, sebagian besar kebun sawit rakyat di Indonesia masih memiliki produktivitas rendah. Padahal, kebun rakyat memegang peranan besar dalam struktur industri sawit nasional.

Data pemerintah menunjukkan luas kebun sawit nasional pada 2025 mencapai 16,8 juta hektare. Dari total tersebut, sekitar 51 persen dikelola perusahaan swasta, sedangkan 41 persen merupakan kebun rakyat.

“Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektare itu besar sekali potensinya,” katanya.

Pemerintah sebenarnya telah mendorong program PSR sejak 2017. Saat itu, target peremajaan ditetapkan mencapai 180 ribu hektare per tahun. Namun dalam perjalanannya target tersebut diturunkan menjadi 150 ribu hektare dan kini berada di kisaran 50 ribu hektare per tahun agar lebih realistis dengan kondisi lapangan.

Meski begitu, pelaksanaan PSR masih menghadapi berbagai hambatan. Hingga saat ini, total rekomendasi teknis PSR tercatat mencapai 423.305 hektare. Dari angka tersebut, realisasi penumbangan dan chipping baru mencapai 316.359 hektare, sementara penanaman terealisasi sekitar 295.691 hektare.

Untuk mempercepat program, pemerintah juga meningkatkan dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Bantuan PSR yang awalnya Rp25 juta per hektare pada 2017–2019 naik menjadi Rp30 juta per hektare pada 2020 hingga Agustus 2024. Sejak September 2024, nilai bantuan kembali melonjak menjadi Rp60 juta per hektare.

Namun demikian, Iim mengakui persoalan legalitas lahan dan tumpang tindih kawasan hutan masih menjadi penghambat utama percepatan PSR di berbagai daerah sentra sawit.

Selain itu, pemerintah juga masih menghadapi keterbatasan data detail petani sawit rakyat. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar ketika pemerintah ingin mempercepat produktivitas sawit sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel B50.

“Ketika Presiden mendorong target biodiesel B50 dan peningkatan produktivitas kebun rakyat, dibandingkan membuka lahan baru tentu ini pekerjaan rumah yang panjang. Kita bahkan masih kesulitan mendapatkan data pekebun rakyat yang benar-benar detail,” ujar Iim.

Sementara itu, Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit GAPKI, Muhammad Iqbal, menilai tata kelola sawit nasional membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih kuat.

Menurutnya, pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada masa lalu menjadi model paling efektif karena mampu menciptakan sinergi antara perusahaan dan petani.

Iqbal juga menyoroti rumitnya persyaratan teknis pengajuan PSR di lapangan. Mulai dari kebutuhan titik koordinat akurat, dukungan data spasial, hingga validasi data petani memerlukan biaya besar dan akses yang tidak mudah, terutama di daerah terpencil.

“Untuk mengakses dana PSR itu berat sekali. Misalnya titik koordinat harus akurat, perlu foto udara, sementara di daerah aksesnya sulit dan biayanya mahal. Itu tidak dibiayai BPDP,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, Setiyono, mengatakan banyak kebun plasma, khususnya di Riau, saat ini sudah mendesak untuk diremajakan karena ditanam sejak era 1980-an.

Ia menilai pembenahan regulasi dan penguatan kelembagaan petani menjadi faktor penting agar program PSR dapat berjalan lebih cepat dan memberi kepastian bagi petani sawit rakyat.

Dengan target biodiesel yang terus meningkat dan ruang ekspansi yang semakin sempit, keberhasilan PSR kini menjadi taruhan penting bagi keberlanjutan industri sawit nasional di masa depan.