sawitsetara.co - JAKARTA - Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat tonggak bersejarah dengan menghadirkan transformasi besar dalam tata kelola pupuk subsidi. Dukungan penuh dari pemerintah pusat membuka jalan bagi distribusi pupuk yang lebih cepat, efisien, dan berpihak pada petani serta mendorong Indonesia makin dekat dengan cita-cita besar swasembada pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa reformasi tata kelola pupuk subsidi tahun ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan lompatan besar menuju sistem pangan yang lebih berdaulat dan adil.
“Atas arahan Presiden dan Wakil Presiden, serta sinergi lintas sektor, kita menyaksikan gebrakan nyata yang membuat penyaluran pupuk lebih cepat, akses petani lebih dekat, dan distribusi lebih efisien,” kata Rahmad
Terobosan ini diwujudkan melalui implementasi dua regulasi kunci Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025, yang berhasil memangkas 145 aturan lama terkait pupuk subsidi.
Hasilnya, jalur distribusi dipangkas, dan akses petani terhadap pupuk menjadi lebih cepat dan dekat melalui empat titik serah utama pengecer, koperasi, gapoktan, dan pokdakan.
Reformasi ini menjawab tantangan lama seputar keterlambatan distribusi dan keterbatasan akses petani, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam kebijakan pangan.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dimulai tepat pada 1 Januari 2025, menandai sistem yang jauh lebih terencana dan responsif terhadap kebutuhan petani di lapangan.
Hingga 19 Oktober 2025, sebanyak 6.143.650 ton pupuk subsidi telah disalurkan, atau 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 10% dibandingkan tahun 2024, dan 23% lebih tinggi dari tahun 2023 untuk periode yang sama.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku distribusi. Petani kini mendapatkan pupuk tepat waktu, terutama saat musim tanam,” ujar Rahmad.
Percepatan distribusi pupuk terbukti mendorong lonjakan produktivitas pertanian. Bahkan, dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Presiden Prabowo menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia.
Produksi beras nasional mencapai rekor tertinggi, dan untuk pertama kalinya, Indonesia mulai mengekspor beras ke negara lain menandai fase baru dari swasembada menuju kedaulatan pangan global.
Ke depan, Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga ketersediaan pupuk subsidi hingga tingkat pengecer, tetapi juga memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Kami tidak hanya ingin jadi penyedia pupuk, tetapi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tegas Rahmad.
Dengan sinergi antara regulasi progresif dan eksekusi di lapangan, Indonesia kini berdiri di ambang era baru di mana petani tidak lagi kekurangan, pupuk tidak lagi terlambat, dan swasembada pangan bukan lagi sekadar harapan.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
