Berita

Wacana pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap pohon sawit di Riau menuai sorotan dari Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S. M.PPA.
22 Februari 2026

Rencana pemerintah untuk meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 menuai perhatian serius dari pelaku industri sawit.

Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif impor nol persen bagi minyak sawit Indonesia dinilai membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mengubah jalur dan pola ekspor sawit nasional.
19 Februari 2026

Penolakan terhadap wacana kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk sektor perkebunan sawit menguat di tengah masyarakat Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak.
19 Februari 2026


Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Eko Jaya Siallagan, S.P., M.Si., C.APO, menilai kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tuntutan pasar global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menekankan aspek ketelusuran (traceability) dan legalitas.
19 Februari 2026

Wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) bagi perkebunan kelapa sawit di Riau dinilai keliru secara konsep dan berpotensi menekan petani kecil.
20 Februari 2026

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) turut mengikuti kegiatan Malaysia Palm Oil Forum (MPOF) yang diselenggarakan di Istanbul, Turkiye pada Rabu (8/10/2025).
15 Oktober 2025

Program ini diprioritaskan bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi, atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dengan luasan lahan sekitar 500 hingga 1.000 hektare dalam satu hamparan serta telah memenuhi persyaratan legalitas lahan dan administrasi usaha.
11 Februari 2026


Industri kelapa sawit selama ini menjadi salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian nasional maupun daerah, khususnya di Sumatera.
14 Februari 2026

Saifullah, perwakilan dari Gapoktan Maju Jaya Tinggi Abadi menyatakan dengan tegas bahwa petani sawit tidak setuju jika kebijakan tersebut diberlakukan.
17 Februari 2026

Ketua Umum DPP Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (FORMASI), Amir Arifin Harahap, SH.,M.H, menilai DPRD sebagai pengusul kebijakan perlu membuka ruang konsultasi publik secara luas sebelum kebijakan diputuskan.
16 Februari 2026

Hilman menjelaskan, dari sisi struktur kepemilikan, sekitar 42 persen hingga 44 persen perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Sementara sisanya berada di tangan perkebunan besar swasta dan BUMN.
18 Februari 2026
