Berita
Pemerintah Provinsi Riau menyatakan terus mengupayakan penyelesaian persoalan kebun sawit yang berada di kawasan hutan melalui komunikasi dengan berbagai pihak. Langkah itu disebut dilakukan dengan memanfaatkan ruang kebijakan yang tersedia, terutama untuk memberikan kepastian bagi masyarakat.
3 Juli 2026
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor meminta pemerintah pusat mengevaluasi skema Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang dinilai belum memberikan keadilan bagi daerah penghasil. Menurut dia, porsi yang diterima kabupaten penghasil hanya sekitar 4 persen, sementara beban dampak industri sawit justru ditanggung pemerintah daerah.
3 Juli 2026
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai penyelidikan awal atas dugaan praktik kartel dan monopsoni dalam pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
28 Juni 2026
Petani kelapa sawit di Bengkulu menghadapi tekanan berlapis. Di tengah penurunan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS), mereka juga harus menanggung potongan harga yang diterapkan pengumpul atau ramp sebelum hasil panen sampai ke pabrik.
20 Juni 2026
Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan perkebunan sawit yang berkelanjutan di daerah.
19 Juni 2026
Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau masa bakti 2025–2030 di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).
19 Juni 2026
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Edaran Nomor B-500.8.1/1104/BUP tentang pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
17 Juni 2026
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya pembelian TBS yang belum mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
12 Juni 2026
Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, pemerintah daerah berkomitmen membiayai penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang selama ini berada dalam kelompok rentan dan belum tersentuh jaminan sosial secara optimal.
12 Juni 2026
PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) mencatat telah memfasilitasi penyaluran dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) untuk lahan seluas 16.021 hektare di Provinsi Riau hingga Mei 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan bank syariah daerah itu terhadap program strategis nasional di sektor perkebunan.
12 Juni 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama aparat penegak hukum, pelaku industri kelapa sawit, dan organisasi pekebun sepakat memperkuat pengawasan tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melalui mekanisme pelaporan harga harian oleh seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kalimantan Timur.
12 Juni 2026
Dalam surat itu, Novermal menyebut lima PKS yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan diduga melakukan praktik yang merugikan petani sawit swadaya karena menetapkan harga TBS pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, sekaligus menerapkan potongan timbangan yang lebih tinggi.
11 Juni 2026
