Berita

Peremajaan sawit rakyat tidak cukup hanya dengan mengganti tanaman tua. Produktivitas kebun, kepastian pasar, pendapatan petani, hingga keberlanjutan pasokan bahan baku industri ikut menentukan keberhasilan program tersebut.
8 Oktober 2026

Pemerintah membuka peluang lebih besar bagi produk turunan kelapa sawit untuk masuk ke industri pakan unggas. Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengkaji penggunaan bahan berbasis sawit sebagai substitusi soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai yang selama ini masih banyak diimpor.
8 Oktober 2026

Di hamparan kebun kelapa sawit di Rokan Hilir (Rohil), Riau, tanaman muda tumbuh menggantikan pohon-pohon tua yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan petani. Belum ada tandan buah segar (TBS) yang bisa dipanen. Lantas bagaimana cara mereka mempertahankan dapur tetap mengepul?
8 Oktober 2026

Tandan kosong kelapa sawit yang selama ini menjadi limbah pabrik mulai dikembangkan menjadi material bernilai tambah. PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 2 bersama IPB University mengolah serat tandan kosong sawit menjadi material green composite untuk berbagai produk industri.
7 Oktober 2026


Keterbatasan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit dinilai dapat menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan minyak sawit di masa depan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan Indonesia berpotensi menghadapi defisit pasokan hingga 27 juta metric ton (MT) jika produksi tidak tumbuh signifikan.
7 Oktober 2026

Peremajaan sawit rakyat menghadapi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan modal dan bibit. Hilangnya pendapatan petani selama tanaman belum menghasilkan (TBM) dinilai menjadi salah satu penghambat utama percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
7 Oktober 2026

Pemahaman mengenai ekosistem sawit dari hulu hingga hilir itu menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi sawit di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa.
2 Oktober 2026

Perombakan Kabinet Merah Putih membuka harapan baru bagi industri kelapa sawit, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit petani. Kepastian kebijakan, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hingga keterlibatan pekebun dalam rantai pasok biodiesel menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang dititipkan pelaku usaha kepada jajaran pemerintah baru.
2 Oktober 2026


Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah menyusun pedoman pengukuran data geospasial perkebunan kelapa sawit untuk memastikan akurasi lokasi dan memperkuat ketelusuran, terutama pada perkebunan rakyat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sekaligus mempersiapkan sektor sawit nasional menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
2 Oktober 2026

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperkuat ketelusuran produk kelapa sawit Indonesia. Sistem ini nantinya dilengkapi lembar transaksi dan kode batang (barcode) yang memungkinkan produk bersertifikat ISPO ditelusuri hingga lokasi asal perkebunan.
2 Oktober 2026

Program B50 sejatinya telah diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan untuk memastikan seluruh badan usaha penyalur dapat menghabiskan stok B40 sekaligus menyiapkan distribusi BBM dengan campuran biodiesel 50 persen.
2 Oktober 2026

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah membahas mekanisme perlindungan data Indonesia dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa terkait penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Isu ini dinilai penting karena data dari rantai pasok di negara produsen, termasuk pekebun sawit, menjadi salah satu sumber informasi bagi operator yang bertanggung jawab memenuhi ketentuan tersebut.
2 Oktober 2026
