PAP Rp1.700 per Pohon Ancam Harga TBS, Petani Kampar Angkat Suara

sawitsetara.co - KAMPAR – Wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk perkebunan kelapa sawit di Riau dengan skema Rp1.700 per pohon per bulan menuai penolakan dari kalangan di Kelurahan Pasir Sialang di Kabupaten Kampar, Riau.

Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Salman Alparisi, SHI, MH, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak langsung pada pendapatan petani.

Menurut Salman, meskipun pajak dirancang untuk perusahaan perkebunan, dampaknya hampir pasti akan merembet ke tingkat petani sebagai pemasok bahan baku pabrik kelapa sawit (PKS).

“Kalau skemanya Rp1.700 per pohon per bulan, coba dihitung. Dalam satu hektare bisa ada sekitar 130 sampai 140 pohon. Artinya ada tambahan beban ratusan ribu rupiah per hektare setiap bulan. Ujungnya bisa saja dibebankan ke harga TBS petani,” ujarnya di Kampar saat dihubungi sawitsetara.co, Kamis (12/2/2026).

Hitungan Beban Tambahan

Dengan asumsi rata-rata 136 pohon per hektare, skema Rp1.700 per pohon berarti sekitar Rp231.200 per hektare per bulan, atau lebih dari Rp2,7 juta per hektare per tahun. Angka tersebut dinilai bukan nominal kecil jika diterapkan secara luas pada perkebunan berskala besar.

Salman menilai, dalam struktur industri sawit, tambahan beban di tingkat perusahaan sering kali berdampak pada penyesuaian harga beli TBS. Jika harga TBS ditekan meski hanya Rp100–Rp200 per kilogram, petani sudah merasakan dampaknya secara signifikan.

“Bagi petani kecil, selisih sedikit saja sangat terasa. Itu memengaruhi biaya panen, pupuk, sampai kebutuhan rumah tangga,” katanya.

Di Tengah Pupuk Mahal

Ia menjelaskan, saat ini petani masih menghadapi tingginya harga pupuk nonsubsidi dan biaya perawatan kebun. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan baru yang berpotensi menambah tekanan dinilai kurang tepat waktu.

Menurut Salman, jika harga TBS kembali terkoreksi akibat efek kebijakan, petani bisa terpaksa mengurangi intensitas pemupukan. Dampaknya bukan hanya pada pendapatan jangka pendek, tetapi juga terhadap produktivitas kebun dalam jangka menengah.

“Kebun sawit itu investasi jangka panjang. Kalau perawatan terganggu karena keterbatasan biaya, hasilnya tidak langsung turun hari ini, tapi bisa terasa satu-dua tahun ke depan,” ujarnya.

Salman menegaskan bahwa sawit rakyat menjadi penggerak ekonomi desa di Kampar. Karena itu, kebijakan fiskal daerah seharusnya memperhitungkan dampak sosial ekonomi secara menyeluruh.