Sumarjono menjelaskan, perlidungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan adalah hak yang dijamin oleh hukum dan aturan. Baik hukum negara maupun ragam hukum internasional. Selain itu juga jadi syarat fundamental dari ragam standard sertifikasi seperti RSPO (voluntary) dan ISPO (mandatory)..

Berbagai langkah terus dilakukanm oleh pemerintah untuk mendoronng peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini penting untuk memenuhi terus meningginya permintaan akan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) baik didalam ataupun luar negeri.

Sebagai bagian dari solusi, PT Bio Sarana Indonesia memperkenalkan produk atraktan organik bernama Polimesh. Produk ini dirancang untuk memperkuat aroma alami bunga sawit reseptif yang mengandung senyawa volatil seperti estragol.

Dosen Hukum Universitas Sains Indonesia (USI), Dr. Syaiful Bahari, S.H., M.H., mengatakan regulasi ini dinilai bukan sekadar kebijakan administratif pertanahan, melainkan memiliki dimensi struktural yang menyentuh persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang telah berlangsung lama di Indonesia.

Ancaman organisme pengganggu tumbuhan (OPT) masih menjadi pekerjaan rumah dalam menjaga produktivitas kelapa sawit. Serangan penyakit dan hama dapat terjadi sejak fase tanaman muda hingga memasuki masa produksi.

Selain PSR, dana pungutan ekspor juga digunakan untuk mendukung insentif dan pendanaan program biodiesel B40, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan bagi petani.