Berita

Sebagai media resmi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), sawitsetara.co turut melibatkan diri dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 APKASINDO.
14 Oktober 2025

Solusi yang banyak diusulkan oleh petani bukanlah penutupan PKS komersial, melainkan penerapan regulasi yang adil dan pengawasan ketat terhadap praktik curang, baik oleh PKS komersial maupun konvensional.
14 Oktober 2025
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan penerapan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)
14 Oktober 2025
Dr. Gulat mengatakan, yang menjadi ancaman bagi industri sawit saat ini ada di domestik, yaitu dinamika regulasi terkait sawit.
14 Oktober 2025

pemerintah menetapkan besaran denda administratif bagi pelaku usaha atau individu yang membuka kebun sawit di kawasan hutan tanpa izin, sebesar Rp 25 juta per hektare.
11 Oktober 2025
Dalam keterangannya, Yunus menilai PP tersebut tidak berpihak kepada petani kecil dan justru menimbulkan keresahan di tingkat akar rumput.
11 Oktober 2025

Menurut Prof. Budi, ketentuan baru dalam PP 45/2025 mengubah pendekatan ultimum remedium menjadi semacam instrumen penindakan yang berdampak ketakutan, yang justru bertentangan dengan semangat awal UUCK No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023 yang mengusung pendekatan legalisasi atas keterlanjuran lahan di kawasan hutan.
10 Oktober 2025

Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, menyebut PP ini sebagai “ancaman serius bagi keberlanjutan industri sawit”. Ia menilai kebijakan ini disusun tanpa uji publik yang memadai dan mengabaikan suara petani,
10 Oktober 2025


Indra mengatakan DPW APKASINDO Kalbar dan petani sawit mengecam dan menolak PP Nomor 45 tahun 2025 tersebut.
9 Oktober 2025

Menjelang penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Juni 2026, jutaan petani kecil berisiko tersingkir dari rantai pasok global akibat persoalan legalitas lahan
9 Oktober 2025

Regulasi ini dinilai kian memperkeruh permasalahan penetapan kawasan hutan yang telah berlangsung sejak dua dekade.
9 Oktober 2025
Prof. Sudarsono menilai seharusnya yang dibenahi adalah kawasan hutan itu sendiri, bukan malah menertibkan pihak lain.
9 Oktober 2025
