Berita
Industri kelapa sawit Indonesia menyatakan siap menghadapi penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), aturan baru Uni Eropa yang bertujuan menekan praktik deforestasi dari komoditas pertanian global, termasuk sawit, kopi, kakao, dan karet.
29 Oktober 2025
Pemerintah tengah menggulirkan wacana penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas kelapa sawit. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai strategi menjaga pasokan bahan baku biodiesel di dalam negeri menyusul rencana penerapan mandatori biofuel dengan campuran 50% atau B50.
29 Oktober 2025
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) membuka pintu lebar bagi putra-putri terbaik Indonesia yang berkeinginan untuk berkontribusi dalam pengelolaan dana perkebunan. Kesempatan ini merupakan peluang emas untuk mengembangkan karir di bidang yang strategis dan penting bagi perekonomian Indonesia.
28 Oktober 2025
Pemerhati sosial Ruffino Samseng S. Barus, M.Si, turut berbicara ihwal Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti adanya kejanggalan dan tumpang tindih dalam berbagai undang-undang terkait kebijakan hutan, yang menurutnya menciptakan wilayah abu-abu.
25 Oktober 2025
Pernyataan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, yang menyoroti semakin maraknya keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun inti atau PKS Komersil, mendapat banyak tanggapan dari kalangan petani sawit, terutama petani swadaya.
24 Oktober 2025
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menyerukan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola industri sawit yang dinilai masih jauh dari kata ideal.
24 Oktober 2025
Rencana pemerintah menerapkan campuran biodiesel 50% (B50) pada solar mulai semester II tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari pelaku industri sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri sawit nasional dan ekosistem pendukungnya.
23 Oktober 2025
Menurut Guru Besar Agribisnis IPB University, Bayu Krisnamurthi, kebijakan B50 akan membuat kebutuhan subsidi biodiesel membengkak hingga Rp 46,45 triliun per tahun, naik sekitar Rp 10-12 triliun dari skema B40 saat ini. Padahal, dana yang tersedia di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diperkirakan hanya sekitar Rp 13 triliun.
22 Oktober 2025
Tenaga Ahli Kejaksaan Agung (Kejagung) Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H memaparkan peta solusi hukum dan tata kelola sawit rakyat pascapenyitaan lahan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi petani kecil dan memastikan hukum berfungsi secara berkeadilan sosial.
21 Oktober 2025
Rencana pemerintah menerapkan mandatori biodiesel B50 pada 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.
21 Oktober 2025
Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (Aspekpir) turut menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang denda administratif di bidang kehutanan
17 Oktober 2025
menurut Prof. Sudarsono, isi dari putusan tersebut justru bisa menimbulkan kerancuan
17 Oktober 2025