KONSULTASI
Logo

Berita

Berita Utama


MK Putuskan Masyarakat Adat Kini Bebas Berkebun di Kawasan Hutan, Termasuk Perkebunan Kelapa Sawit

MK Putuskan Masyarakat Adat Kini Bebas Berkebun di Kawasan Hutan, Termasuk Perkebunan Kelapa Sawit

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan perkebunan, termasuk kelapa sawit, di wilayah tersebut.

17 Oktober 2025

"Rebut Kembali" Lahan Sawit? Fakta di Lapangan: Banyak yang Kosong, Rawa, dan Bukan Kebun

"Rebut Kembali" Lahan Sawit? Fakta di Lapangan: Banyak yang Kosong, Rawa, dan Bukan Kebun

laporan terbaru dari Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) justru mengungkap fakta yang sangat kontras

16 Oktober 2025

APKASINDO Kunjungi KJRI Istanbul, Bahas Peluang Pasar Sawit di Turkiye

APKASINDO Kunjungi KJRI Istanbul, Bahas Peluang Pasar Sawit di Turkiye

Kunjungan ini merupakan langkah progresif bagi APKASINDO untuk menunjukkan pentingnya Indonesia untuk melirik pangsa pasar kelapa sawit di Turkiye.

15 Oktober 2025

APKASINDO Hadiri MPOF di Turkiye, Baca Peluang Pasar Strategis Penghubung Timur Tengah dan Eropa

APKASINDO Hadiri MPOF di Turkiye, Baca Peluang Pasar Strategis Penghubung Timur Tengah dan Eropa

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) turut mengikuti kegiatan Malaysia Palm Oil Forum (MPOF) yang diselenggarakan di Istanbul, Turkiye pada Rabu (8/10/2025).

15 Oktober 2025

DPP
APKASINDO: Ancaman Keberlangsungan Industri Sawit Indonesia Bukan EUDR, Tapi Domestik

APKASINDO: Ancaman Keberlangsungan Industri Sawit Indonesia Bukan EUDR, Tapi Domestik

Dr. Gulat mengatakan, yang menjadi ancaman bagi industri sawit saat ini ada di domestik, yaitu dinamika regulasi terkait sawit.

14 Oktober 2025

sawitsetara.co Turut Rayakan HUT ke-25 APKASINDO, Gelar Lomba Cipta Mars Berhadiah Jutaan Rupiah

sawitsetara.co Turut Rayakan HUT ke-25 APKASINDO, Gelar Lomba Cipta Mars Berhadiah Jutaan Rupiah

Sebagai media resmi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), sawitsetara.co turut melibatkan diri dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 APKASINDO.

14 Oktober 2025

Polemik PKS Komersil : Antara Kekhawatiran Sepihak dan Masa Depan Petani Sawit

Polemik PKS Komersil : Antara Kekhawatiran Sepihak dan Masa Depan Petani Sawit

Solusi yang banyak diusulkan oleh petani bukanlah penutupan PKS komersial, melainkan penerapan regulasi yang adil dan pengawasan ketat terhadap praktik curang, baik oleh PKS komersial maupun konvensional.

14 Oktober 2025

Dorong B50, Menteri ESDM Usulkan Skema DMO untuk CPO: Ekspor Siap Dipangkas Demi Energi Nasional

Dorong B50, Menteri ESDM Usulkan Skema DMO untuk CPO: Ekspor Siap Dipangkas Demi Energi Nasional

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan penerapan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)

14 Oktober 2025

DPP
Pemerintah Berlakukan Denda Rp 25 Juta per Hektare untuk Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan, Begini Rumus Menghitungnya

Pemerintah Berlakukan Denda Rp 25 Juta per Hektare untuk Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan, Begini Rumus Menghitungnya

pemerintah menetapkan besaran denda administratif bagi pelaku usaha atau individu yang membuka kebun sawit di kawasan hutan tanpa izin, sebesar Rp 25 juta per hektare.

11 Oktober 2025

Petani Sawit Keberatan Denda Rp25 Juta per Hektare per Tahun, Apkasindo Sumsel Nilai PP 45/2025 Tak Masuk Akal

Petani Sawit Keberatan Denda Rp25 Juta per Hektare per Tahun, Apkasindo Sumsel Nilai PP 45/2025 Tak Masuk Akal

Dalam keterangannya, Yunus menilai PP tersebut tidak berpihak kepada petani kecil dan justru menimbulkan keresahan di tingkat akar rumput.

11 Oktober 2025

Guru Besar IPB Uraikan Sejarah Lahirnya PP 45/2025 dan Konsekuensinya Bagi Industri Sawit Indonesia

Guru Besar IPB Uraikan Sejarah Lahirnya PP 45/2025 dan Konsekuensinya Bagi Industri Sawit Indonesia

Menurut Prof. Budi, ketentuan baru dalam PP 45/2025 mengubah pendekatan ultimum remedium menjadi semacam instrumen penindakan yang berdampak ketakutan, yang justru bertentangan dengan semangat awal UUCK No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023 yang mengusung pendekatan legalisasi atas keterlanjuran lahan di kawasan hutan.

10 Oktober 2025

Pakar Hukum Kehutanan Mengenai PP 45/2025: Ancaman Serius bagi Keberlanjutan Industri Sawit

Pakar Hukum Kehutanan Mengenai PP 45/2025: Ancaman Serius bagi Keberlanjutan Industri Sawit

Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, menyebut PP ini sebagai “ancaman serius bagi keberlanjutan industri sawit”. Ia menilai kebijakan ini disusun tanpa uji publik yang memadai dan mengabaikan suara petani,

10 Oktober 2025

DPP