Berita
Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan perkebunan, termasuk kelapa sawit, di wilayah tersebut.
17 Oktober 2025

laporan terbaru dari Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) justru mengungkap fakta yang sangat kontras
16 Oktober 2025

Kunjungan ini merupakan langkah progresif bagi APKASINDO untuk menunjukkan pentingnya Indonesia untuk melirik pangsa pasar kelapa sawit di Turkiye.
15 Oktober 2025

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) turut mengikuti kegiatan Malaysia Palm Oil Forum (MPOF) yang diselenggarakan di Istanbul, Turkiye pada Rabu (8/10/2025).
15 Oktober 2025

Dr. Gulat mengatakan, yang menjadi ancaman bagi industri sawit saat ini ada di domestik, yaitu dinamika regulasi terkait sawit.
14 Oktober 2025

Sebagai media resmi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), sawitsetara.co turut melibatkan diri dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 APKASINDO.
14 Oktober 2025

Solusi yang banyak diusulkan oleh petani bukanlah penutupan PKS komersial, melainkan penerapan regulasi yang adil dan pengawasan ketat terhadap praktik curang, baik oleh PKS komersial maupun konvensional.
14 Oktober 2025
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan penerapan skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)
14 Oktober 2025

pemerintah menetapkan besaran denda administratif bagi pelaku usaha atau individu yang membuka kebun sawit di kawasan hutan tanpa izin, sebesar Rp 25 juta per hektare.
11 Oktober 2025
Dalam keterangannya, Yunus menilai PP tersebut tidak berpihak kepada petani kecil dan justru menimbulkan keresahan di tingkat akar rumput.
11 Oktober 2025

Menurut Prof. Budi, ketentuan baru dalam PP 45/2025 mengubah pendekatan ultimum remedium menjadi semacam instrumen penindakan yang berdampak ketakutan, yang justru bertentangan dengan semangat awal UUCK No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023 yang mengusung pendekatan legalisasi atas keterlanjuran lahan di kawasan hutan.
10 Oktober 2025

Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, menyebut PP ini sebagai “ancaman serius bagi keberlanjutan industri sawit”. Ia menilai kebijakan ini disusun tanpa uji publik yang memadai dan mengabaikan suara petani,
10 Oktober 2025
