Berita
Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) optimistis kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) untuk komoditas sumber daya alam, khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dapat memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan negara dan daerah.
22 Juni 2026
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah sentra produksi nasional menunjukkan tren pemulihan pada pertengahan Juni 2026. Kenaikan harga terjadi hampir merata di berbagai daerah setelah sebelumnya sempat mengalami tekanan yang tidak sejalan dengan penguatan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.
22 Juni 2026
Lidi sawit yang diekspor merupakan hasil pengumpulan petani, UMKM, dan koperasi anggota ASPEKPIR yang selama ini mengikuti program pemberdayaan dan pelatihan pengolahan produk turunan sawit yang didukung BPDP. Produk yang sebelumnya dianggap tidak memiliki nilai ekonomi itu kini menjadi komoditas ekspor dengan prospek pasar yang menjanjikan.
22 Juni 2026
Pemerintah terus mengawal harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit agar kembali memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan perkembangan harga TBS yang sebelumnya mengalami penurunan namun kini mulai kembali normal.
18 Juni 2026
Presiden dan CEO Grup SD Guthrie, Mohd Haris Mohd Arshad, mengatakan luas lahan yang terdampak tersebut setara dengan sekitar 2% dari total areal perkebunan perusahaan di Indonesia.
15 Juni 2026
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencatat telah menyalurkan dana dukungan global sebesar US$ 5,5 juta sejak 2013. Dari jumlah tersebut, sekitar US$ 1,94 juta atau setara Rp 34,5 miliar dialokasikan untuk Indonesia guna membantu petani sawit swadaya memenuhi standar keberlanjutan.
15 Juni 2026
Pemanfaatan compressed biomethane gas (CBG) dari limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) dinilai berpotensi besar mendukung transisi energi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied natural gas (LNG).
15 Juni 2026
Pemerintah mulai mempercepat konsolidasi tata kelola industri kelapa sawit nasional melalui penguatan keterkaitan sektor hulu dan hilir. Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut Proyek Strategis Nasional (PSN) Percepatan Penguatan Tata Kelola, Hilirisasi, dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
15 Juni 2026
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan perkebunan sawit rakyat.
12 Juni 2026
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sektor perkebunan sawit rakyat jika dimanfaatkan secara tepat sasaran.
10 Juni 2026
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tidak akan memberikan dampak optimal bagi petani apabila berjalan sendiri tanpa terhubung dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Karena itu, kolaborasi antara dana yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD dengan program-program BPDP dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat di berbagai daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.
10 Juni 2026
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menegaskan bahwa isu yang berkembang terkait penutupan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) komersil atau PKS tanpa kebun perlu dipahami secara proporsional dan ditempatkan dalam kerangka penataan tata kelola industri sawit nasional.
9 Juni 2026