Berita
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau Lichwan Hartono menilai rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap perkebunan kelapa sawit perlu dikaji secara lebih mendalam karena menyangkut aspek regulasi, dasar ilmiah, serta dampaknya terhadap keberlangsungan industri sawit nasional.
8 Juni 2026
Dewan Pakar APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA mengingatkan bahwa petani sawit rakyat merupakan pihak yang paling rentan terdampak apabila kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) diterapkan pada industri kelapa sawit. Menurutnya, setiap kebijakan yang menambah biaya produksi di sektor hulu maupun hilir pada akhirnya akan bermuara pada penurunan pendapatan petani.
8 Juni 2026
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) dan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) menggelar pelatihan panen dan pascapanen kelapa sawit bagi 122 pekebun asal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan
8 Juni 2026
Dalam paparannya, Togu menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Saat ini luas perkebunan sawit rakyat mencapai sekitar 6,9 juta hektare dan menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.
8 Juni 2026
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah memanfaatkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menuntaskan seluruh regulasi teknis sebelum skema tersebut diterapkan penuh pada 2027.
3 Juni 2026
Guru Besar Ekonomi Kehutanan IPB, Prof. Sudarsono Soedomo, menilai anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani swadaya di tengah menguatnya harga minyak sawit mentah (CPO) global merupakan cerminan dari kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah yang terjadi secara bersamaan.
1 Juni 2026
Rektor Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Prof. Dr. Agus Pakpahan, menilai dominasi produksi belum otomatis membuat Indonesia memiliki kendali terhadap pembentukan harga dan nilai tambah komoditas sawit.
31 Mei 2026
Melalui penguatan kelembagaan koperasi, petani sawit diharapkan tidak lagi hanya menjual tandan buah segar kepada pabrik, tetapi mampu masuk ke sektor pengolahan, perdagangan, penguasaan data, hingga pemasaran produk.
31 Mei 2026
Pemerintah mulai bersikap keras terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga ketetapan pemerintah daerah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan izin usaha PKS dapat dicabut apabila terbukti melanggar aturan pembelian TBS.
29 Mei 2026
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta Satgas Pangan Polri bertindak tegas. Permintaan itu ditujukan kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit atau PKS.
29 Mei 2026
Ia menilai IPB memiliki kapasitas untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi sawit nasional. Menurut dia, potensi sawit Indonesia masih jauh lebih luas dibanding sekadar komoditas ekspor mentah.
26 Mei 2026
Menurut dia, respons pasar yang berlebihan terlihat dari ketidaksesuaian antara harga TBS di tingkat petani dengan pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia. Di pasar internasional, harga CPO disebut masih bertahan tinggi dan bahkan cenderung menguat.
26 Mei 2026
