
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, S.Hut., MM., menyebut masih terdapat 142 desa di Riau yang berada dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut turut memengaruhi kepastian ruang dan legalitas lahan masyarakat, termasuk kebun yang telah lama dikelola.
3 Oktober 2026

Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga Polbeng tersebut membangun dan mengembangkan website resmi PT Sawit Rupat Sejahtera (SRS) selama menjalani KKP di perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.
2 Oktober 2026

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Riau meminta pemerintah menyatukan referensi data geospasial lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi persoalan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit. Kesamaan data dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan usaha bagi perusahaan maupun pekebun.
2 Oktober 2026

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah membahas mekanisme perlindungan data Indonesia dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa terkait penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Isu ini dinilai penting karena data dari rantai pasok di negara produsen, termasuk pekebun sawit, menjadi salah satu sumber informasi bagi operator yang bertanggung jawab memenuhi ketentuan tersebut.
2 Oktober 2026

Dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Muhammad Job Kurniawan, AP., M.Si, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi ISPO perlu menjadi perhatian mengingat besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit rakyat di Riau.
2 Oktober 2026

Pemahaman mengenai ekosistem sawit dari hulu hingga hilir itu menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi sawit di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa.
2 Oktober 2026

Inovasi ini dikembangkan menggunakan stearin, salah satu turunan minyak sawit. Penggunaan material berbasis tumbuhan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses produksi batik yang lebih memperhatikan aspek lingkungan.
2 Oktober 2026

Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah menyusun pedoman pengukuran data geospasial perkebunan kelapa sawit untuk memastikan akurasi lokasi dan memperkuat ketelusuran, terutama pada perkebunan rakyat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sekaligus mempersiapkan sektor sawit nasional menghadapi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
2 Oktober 2026

Guru Besar bidang ekonomi Universitas Riau (Unri), Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP., menilai perkebunan kelapa sawit memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian Riau. Dampaknya tidak hanya dirasakan pekebun, tetapi juga menggerakkan perdagangan dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan.
2 Oktober 2026

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyoroti sejumlah kendala dalam penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun rakyat. Persoalan biaya sertifikasi, legalitas lahan, hingga belum adanya jaminan harga bagi petani bersertifikat dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mempercepat implementasi ISPO.
2 Oktober 2026

Perombakan Kabinet Merah Putih membuka harapan baru bagi industri kelapa sawit, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit petani. Kepastian kebijakan, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hingga keterlibatan pekebun dalam rantai pasok biodiesel menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang dititipkan pelaku usaha kepada jajaran pemerintah baru.
2 Oktober 2026

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, menyebut pembenahan data spasial menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih lahan dan penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
2 Oktober 2026

Program B50 sejatinya telah diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan untuk memastikan seluruh badan usaha penyalur dapat menghabiskan stok B40 sekaligus menyiapkan distribusi BBM dengan campuran biodiesel 50 persen.
2 Oktober 2026

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperkuat ketelusuran produk kelapa sawit Indonesia. Sistem ini nantinya dilengkapi lembar transaksi dan kode batang (barcode) yang memungkinkan produk bersertifikat ISPO ditelusuri hingga lokasi asal perkebunan.
2 Oktober 2026

Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mengutamakan peningkatan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menghindari tekanan terhadap lingkungan akibat pembukaan lahan baru.
1 Oktober 2026

Menurut Gulat, keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting karena petani sawit membutuhkan dukungan teknis untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, terutama jalan, jembatan dan kanalisasi.
1 Oktober 2026