Dewan Pakar APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA mengingatkan bahwa petani sawit rakyat merupakan pihak yang paling rentan terdampak apabila kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) diterapkan pada industri kelapa sawit. Menurutnya, setiap kebijakan yang menambah biaya produksi di sektor hulu maupun hilir pada akhirnya akan bermuara pada penurunan pendapatan petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke tingkat yang wajar dan menguntungkan petani.

Pernyataan itu disampaikan Amran menyusul anjloknya harga TBS di sejumlah daerah setelah munculnya kebijakan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penurunan harga tersebut memicu keresahan jutaan petani sawit karena terjadi di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.

​Menyikapi ketimpangan tersebut, APKASINDO Kaltara mendesak pemerintah daerah untuk bergerak aktif memfasilitasi hubungan kerja sama antara petani swadaya dan pihak perusahaan kelapa sawit.

Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian meminta wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap usaha perkebunan kelapa sawit ditinjau secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan usaha dan produktivitas petani sawit rakyat.

Tahun ini, kuota penerima beasiswa meningkat menjadi 5.000 orang, menjadikannya salah satu program pengembangan sumber daya manusia terbesar di sektor perkebunan nasional.