Rencana pemerintah menerapkan campuran biodiesel 50% (B50) pada solar mulai semester II tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari pelaku industri sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri sawit nasional dan ekosistem pendukungnya.

Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah merilis penetapan harga untuk periode III-Oktober 2025, yang berlaku untuk pembayaran TBS pada 16 hingga 22 Oktober 2025.

Para pakar, akademisi, dan pelaku industri sepakat bahwa masih banyak peluang untuk meningkatkan pemanfaatan sawit sebagai produk pelaku UKM karena memiliki tambah tinggi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Saat ini, jumlah pelaku UKM sawit terus bertambah setiap tahunnya yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.

Kajian ini melibatkan kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi serta lima tim riset dari UGM dan Universitas Indonesia (UI). Hasil identifikasi lapangan mengungkapkan beragam komoditas yang berkembang di Distrik Muting dan Ulilin, termasuk perkebunan sawit sebagai salah satu sektor penting bagi masyarakat.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk periode 22 hingga 28 Oktober 2025. Penetapan ini merupakan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari PT. Perkebunan Nusantara (PT. KPBN), GAPKI, dan harga pasar.

emerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong transformasi besar-besaran dalam industri kelapa sawit. Tidak tanggung-tanggung, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Fahruddin, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa era digitalisasi adalah masa depan, bukan pilihan.