Berita

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menilai organisasi petani memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan perkebunan kelapa sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) diharapkan tidak hanya menjadi wadah perjuangan petani, tetapi juga mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
5 November 2026

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T., meminta para penangkar benih kelapa sawit melaporkan setiap dugaan pungutan liar dalam proses sertifikasi. Ia juga menginstruksikan agar pengajuan sertifikasi disampaikan langsung melalui unit pelaksana teknis (UPT), bukan melalui perantara.
4 November 2026

Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI) mempertemukan ratusan penangkar benih kelapa sawit di Provinsi Riau. Pertemuan tersebut membahas sertifikasi, pengawasan peredaran benih, perizinan usaha, hingga perlindungan sosial bagi penangkar dan pekerja.
4 November 2026

Dukungan pembiayaan sebesar Rp60 juta per hektare membuat total alokasi dana untuk ketiga kelompok tani tersebut mencapai sekitar Rp13,4 miliar. Bantuan ini diharapkan menjadi modal penting bagi petani untuk meremajakan tanaman sawit yang sudah tua sekaligus meningkatkan produktivitas kebun dalam jangka panjang.
3 November 2026


Ebi menjelaskan, pengawasan kualitas dilakukan sejak kecambah dibeli hingga memasuki tahapan pembibitan. Pemeriksaan mencakup kelengkapan dokumen serta tahapan pre-nursery dan nursery.
3 November 2026

Potensi perkebunan sawit rakyat di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menjadi peluang untuk memperbesar akses petani terhadap program pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko mendorong Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengambil peran sebagai penghubung agar berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan pekebun.
3 November 2026

Kebijakan kewajiban minimal 30 persen bahan baku bersertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) berpotensi mempersempit akses pemasaran tandan buah segar (TBS) petani sawit rakyat. Aturan ini juga dikhawatirkan menjadi alasan baru bagi pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menekan harga pembelian TBS.
3 November 2026

Kesepakatan tersebut menjadi tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Melawi yang melibatkan enam perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pemerintah daerah, organisasi petani, serta sejumlah pihak terkait.
3 November 2026


Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mendorong petani kelapa sawit memperkuat kelembagaan melalui koperasi. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas akses kemitraan dan meningkatkan kesejahteraan pekebun.
31 Oktober 2026

Mudyat mengatakan, peningkatan alokasi DBH sawit tersebut patut disyukuri karena memberikan tambahan dukungan bagi pemerintah daerah.
23 Oktober 2026

Produk turunan kelapa sawit asal Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, mencatat nilai ekspor ratusan miliar rupiah pada September 2026. Tiga komoditas yang dikirim ke pasar internasional meliputi refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, palm kernel expeller, dan cangkang sawit.
23 Oktober 2026

Kedaulatan energi nasional, penguatan petani sawit, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sejumlah agenda yang akan dibahas dalam Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia ke-3 (PENAS III) pada 27–29 Oktober 2026 di Jakarta.
23 Oktober 2026
