Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan perkebunan sawit rakyat.
12 Juni 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama aparat penegak hukum, pelaku industri kelapa sawit, dan organisasi pekebun sepakat memperkuat pengawasan tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit melalui mekanisme pelaporan harga harian oleh seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kalimantan Timur.
12 Juni 2026
Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, pemerintah daerah berkomitmen membiayai penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang selama ini berada dalam kelompok rentan dan belum tersentuh jaminan sosial secara optimal.
12 Juni 2026
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya pembelian TBS yang belum mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
12 Juni 2026
PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) mencatat telah memfasilitasi penyaluran dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) untuk lahan seluas 16.021 hektare di Provinsi Riau hingga Mei 2026. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari dukungan bank syariah daerah itu terhadap program strategis nasional di sektor perkebunan.
12 Juni 2026
Dewan Pakar DPW APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA. menilai pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi petani masih jauh dari harapan.
11 Juni 2026
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang digadang-gadang menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mempercepat pembangunan daerah penghasil kelapa sawit dinilai masih jauh dari harapan.
11 Juni 2026
Dalam surat itu, Novermal menyebut lima PKS yang beroperasi di Kabupaten Pesisir Selatan diduga melakukan praktik yang merugikan petani sawit swadaya karena menetapkan harga TBS pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, sekaligus menerapkan potongan timbangan yang lebih tinggi.
11 Juni 2026
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sektor perkebunan sawit rakyat jika dimanfaatkan secara tepat sasaran.
10 Juni 2026
Isu yang telah beberapa kali muncul dalam beberapa tahun terakhir tersebut dinilai tidak hanya menyangkut aspek regulasi dan tata kelola industri, tetapi juga berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan petani sawit swadaya yang selama ini menggantungkan akses pemasaran hasil panennya kepada PKS komersil.
10 Juni 2026
Di Provinsi Riau, alokasi DBH Sawit terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit.
10 Juni 2026
Karena itu, wacana penutupan PKS komersil dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, khususnya bagi petani yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan besar.
10 Juni 2026
Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tidak akan memberikan dampak optimal bagi petani apabila berjalan sendiri tanpa terhubung dengan berbagai program pemberdayaan yang telah dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Karena itu, kolaborasi antara dana yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD dengan program-program BPDP dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat di berbagai daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.
10 Juni 2026
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau Herman Boedoyo, S.E., M.M. menilai kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit masih menyisakan persoalan mendasar berupa ketimpangan pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sawit.
10 Juni 2026
Perusahaan teknologi ramah lingkungan asal Xiamen, Tiongkok, Mata Eco Co., Ltd Company bahkan tertarik untuk memasarkan produk soil conditioner organik mereka untuk mendukung keberlanjutan industri sawit nasional.
9 Juni 2026
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menegaskan bahwa isu yang berkembang terkait penutupan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) komersil atau PKS tanpa kebun perlu dipahami secara proporsional dan ditempatkan dalam kerangka penataan tata kelola industri sawit nasional.
9 Juni 2026
