Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kaur, Bengkulu, telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui program bibit sawit gratis, Pemkab Kaur mengalokasikan dana sebesar 2,4 miliar rupiah untuk pengadaan 36 ribu batang bibit sawit berkualitas tinggi.
23 Oktober 2025
Adapun FGD ini diselenggarakan terkait pelaksanaan penelitian akselerasi peran bursa berjangka komoditas CPO Indonesia sebagai acuan pasar dunia oleh International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB.
23 Oktober 2025
Pasar minyak sawit global kembali berguncang. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, harga kontrak berjangka minyak sawit mentah (CPO) melemah, mencerminkan ketidakpastian yang masih menyelimuti sektor komoditas dunia.
23 Oktober 2025
Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (ORPP) BRIN, Puji Lestari, menegaskan bahwa riset sawit harus mendapat perhatian serius, mengingat peran strategis komoditas ini bagi perekonomian nasional.
23 Oktober 2025
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Agrinas dalam membenahi tata kelola industri sawit nasional. Ia menilai kehadiran Agrinas menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sawit yang selama ini dinilai amburadul dan tidak tertib.
23 Oktober 2025
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bangka, Jamaludin, mengungkapkan bahwa dari total luas kebun sawit rakyat sekitar 35 ribu hektare, terdapat puluhan ribu pekerja informal yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
23 Oktober 2025
Menyongsong momentum tahun perak APKASINDO, Indra mengatakan perlunya dilakukan evaluasi terhadap capaian progam peremajaan sawit rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana (Prasarana), hingga sumber daya manusia (SDM) insan-insan sawit.
23 Oktober 2025
Harus diakui bahwa digitalisasi telah masuk ke semua sektor, ermasuk diantaranya sektor kelapa sawit. Hal ini penting untuk mendorong kinerja industrialisasi kelapa sawit yang saat ini terbukti sebagai salah satu sektor penopang ekonomi pemerintah dan Masyarakat.
23 Oktober 2025
Para pakar, akademisi, dan pelaku industri sepakat bahwa masih banyak peluang untuk meningkatkan pemanfaatan sawit sebagai produk pelaku UKM karena memiliki tambah tinggi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Saat ini, jumlah pelaku UKM sawit terus bertambah setiap tahunnya yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.
23 Oktober 2025
Benar, bahwa kelapa sawit telah bukan hanya sebagai salah satu komoditas penopang ekonomi nasional tapi juga sebagai pemasukan utama petani. Namun, ditengah tingginya kontribusi kelapa sawit, tidak sedikit Kementerian dan lembaga yang mengurusi komoditas minyak emas tersebut. Terbukti, sedikitnya ada sekitar 31 Kementerian yang mengurusi sawit. Melihat hal ini maka Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional.
23 Oktober 2025
Keputusan ini, yang tertuang dalam nomor 11 Tahun 2025, merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat yang terus meningkat, serta tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati Aceh Timur dan perwakilan masyarakat pada 30 September 2024. Ketua DPRK Aceh Timur, Musaitir yang dikenal sebagai Algojo, menekankan pentingnya pembentukan pansus ini.
22 Oktober 2025
Kajian ini melibatkan kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi serta lima tim riset dari UGM dan Universitas Indonesia (UI). Hasil identifikasi lapangan mengungkapkan beragam komoditas yang berkembang di Distrik Muting dan Ulilin, termasuk perkebunan sawit sebagai salah satu sektor penting bagi masyarakat.
22 Oktober 2025
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi ketersediaan air bagi tanaman di seluruh kawasan Indonesia kurun November 2025 hingga Januari 2026 berada di kategori cukup. Perkiraan ini disampaikan dalam buletin informasi iklim perkebunan komoditas sawit yang dirilis pada Selasa (21/10/2025).
22 Oktober 2025
Menurut Guru Besar Agribisnis IPB University, Bayu Krisnamurthi, kebijakan B50 akan membuat kebutuhan subsidi biodiesel membengkak hingga Rp 46,45 triliun per tahun, naik sekitar Rp 10-12 triliun dari skema B40 saat ini. Padahal, dana yang tersedia di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diperkirakan hanya sekitar Rp 13 triliun.
22 Oktober 2025
emerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong transformasi besar-besaran dalam industri kelapa sawit. Tidak tanggung-tanggung, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Fahruddin, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa era digitalisasi adalah masa depan, bukan pilihan.
22 Oktober 2025
Kilang ini juga dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah, peralatan hemat energi serta sistem pengelolaan air yang meminimalisir dampak operasional terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar, sekaligus menjaga standar kualitas produk yang tinggi.
22 Oktober 2025
