Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini penting mengingat dengan melakukan PSR maka diharapkan bisa meningkatkan produksi sawit nasional seiring meningkatnya kebutuhan crude palm oil (CPO) baik didalam dan luar negeri.

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau resmi merilis harga tandan buah segar (TBS) kemitraan swadaya untuk periode 6–12 Mei 2026, dengan tren kenaikan meski tidak signifikan.

“Sehingga dalam hal ini dengan adanya PKS tanpa kebun menjadi solusi bagi petani yang memiliki kebun jauh dari pabrik. Tidak hanya itu, dengan adanya PKS tanpa kebun maka bisa menghemat biaya pengiriman bagi petani yang lokasinya jauh dari pabrik yang sudah ada,” kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) merilis peringkat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di 22 provinsi untuk periode 27 April–3 Mei 2026. Penetapan ini mengacu pada harga tertinggi untuk umur tanaman 9–20 tahun.

Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.

Pemerintah terus memperkuat tata kelola dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan industri. Melalui kebijakan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memperluas ruang penggunaan DBH sawit agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.