Pemerintah mulai bersikap keras terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga ketetapan pemerintah daerah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan izin usaha PKS dapat dicabut apabila terbukti melanggar aturan pembelian TBS.

Berdasarkan hasil rapat penetapan harga yang digelar Tim Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Sumatera Utara, harga TBS mengalami penurunan cukup tajam untuk periode 27 Mei hingga 2 Juni 2026.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan imbauan kepada pelaku industri sawit agar menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah berkembangnya wacana kebijakan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu oleh BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Dalam surat tersebut, Pemkab Siak menegaskan bahwa pemerintah daerah mencermati adanya reaksi pasar berupa penurunan harga TBS sawit secara signifikan di tingkat pekebun. Padahal, harga crude palm oil (CPO) dunia yang menjadi dasar penetapan harga TBS disebut hanya mengalami penurunan tipis dan tidak signifikan.

Berdasarkan daftar harga resmi, penurunan terjadi pada seluruh kelompok umur tanaman dengan koreksi berkisar antara 1,18 persen hingga 1,78 persen.

Ketua DPW APKASINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Surisman, menegaskan komitmennya untuk memperkuat organisasi dan memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya di Bangka Belitung, terutama di tengah kondisi harga tandan buah segar (TBS) yang berfluktuasi dan cenderung tertekan.