Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyatakan dukungannya terhadap langkah inovatif pemerintah yang akan menerapkan bahan bakar campuran biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian penting dalam mendorong kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun demikian, Ratna mengingatkan agar implementasi B50 tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang matang.

Permintaan pasar global, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menjadi tantangan yang semakin menguat bagi Indonesia, karena mewajibkan setiap produk, salah satunya kelapa sawit, yang masuk ke pasar global, khususnya Uni Eropa, terbukti bebas dari deforestasi setelah tahun 2020.

Kebijakan strategis ini diumumkan melalui publikasi resmi Royal Gazette, yang mewajibkan seluruh eksportir CPO untuk mengantongi persetujuan tertulis sebelum melakukan pengiriman ke luar negeri.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimis kebijakan mandatori biodiesel B50 tetap berjalan pada tahun ini.

Tumpangsari dalam konteks pertanian bukanlah satu resep tunggal, melainkan spektrum praktik yang perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, komoditas, dan tujuan ekonomi petani. Setidaknya ada dua “keluarga” pendekatan yang umum di Indonesia.

Menanggapi implementasi kebijakan yang telah digariskan Presiden Prabowo Subianto, yakni kemandirian energi sebagai bagian dari kedaulatan negara, Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA, menegaskan bahwa seluruh pembantu presiden harus berada dalam satu irama kebijakan.