Berita
Gulat menegaskan bahwa masa depan 17,5 juta Petani sawit dan keluarganya bergantung pada SDM Hybrid Sawit terkhusus keberpihakan negara dalam menyelesaikan persoalan legalitas lahan, meningkatkan produktivitas, serta menata ulang kelembagaan sawit nasional yang selama ini berjalan terpisah-pisah di banyak institusi.
11 Desember 2025
Pakar Agroekonomi, Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, Ph.D, getol menyoroti hadirnya hak guna usaha (HG&) di Indonesia yang justru mengalami detransformasi, terjebak dalam pola ekonomi sederhana dan rentan, terutama dalam sektor pertanian seperti kelapa sawit.
8 Desember 2025
Menurut Prof. Agus Pakpahan, inilah paradoks Indonesia: negeri ini punya bukti empiris bahwa model ekonomi alternatif bisa sukses seperti Keling Kumang, tetapi tidak punya ilmu pengetahuan sistematis untuk memahami, mereplikasi, dan mengembangkannya.
11 Desember 2025
Pakar Agroekonomi, Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, Ph.D, mengungkapkan, selama setengah abad, Indonesia menyaksikan parade gagal transformasi struktural yang mengikuti pola serupa: rencana ambisius diluncurkan dengan target lima hingga sepuluh tahun, dan investasi triliunan rupiah mengalir ke proyek mercusuar.
8 Desember 2025
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Sudarsono Soedomo, menegaskan bahwa narasi publik tentang penyebab banjir besar di Indonesia selama ini lebih banyak dibentuk oleh emosi ketimbang analisis hidrologis yang berbasis data.
3 Desember 2025
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, resmi membuka seleksi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk Program Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2026
30 November 2025
Bencana alam ini dikaitkan dengan beralihnya fungsi hutan di Sumatera menjadi perkebunan sawit, tambang hingga dibabat oleh pembalak liar.
1 Desember 2025
Pemerintah memasuki babak baru dalam penertiban kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2025
28 November 2025
Prof. Sudarsono menilai seharusnya yang dibenahi adalah kawasan hutan itu sendiri, bukan malah menertibkan pihak lain.
9 Oktober 2025
konsumsi minyak nabati di Pakistan melonjak dari 676 ribu ton pada 1980 menjadi 4,64 juta ton pada 2018. Peningkatan ini jauh melampaui kapasitas produksi dalam negeri, yang hanya mencapai sekitar 1,3 juta ton pada 2018.
28 November 2025
Penunjukan kawasan hutan kembali menjadi perbincangan hangat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa dasar hukum penetapan kawasan hutan tidak lagi dapat berlandaskan pada Surat Keputusan (SK) Penunjukan
25 November 2025
Polemik berkepanjangan terkait kebun sawit rakyat yang terlanjur berada dalam klaim kawasan hutan kembali menjadi sorotan nasional.
27 November 2025