Berita
Guru Besar IPB ini menilai, keberadaan PKS tanpa kebun selama ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar, terutama bagi petani swadaya.
6 Mei 2026
Guru Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun tidak bertentangan dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia.
5 Mei 2026
Fenomena ini terjadi karena kegiatan pengolahan hasil pertanian membutuhkan investasi besar, teknologi, serta skala produksi yang tinggi agar dapat beroperasi secara efisien. Dengan kapasitas yang besar, perusahaan pengolah mampu menekan biaya per unit (economies of scale), sehingga secara alami hanya pelaku usaha bermodal kuat yang mampu bertahan di sisi hilir.
4 Mei 2026
Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.
4 Mei 2026
Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat masa panen raya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pabrik menghentikan atau membatasi pembelian dari petani swadaya ketika pasokan melimpah.
3 Mei 2026
Siswanto menegaskan bahwa selama ini hubungan antara petani dengan PKS tanpa kebun berjalan baik dan saling menguntungkan. “Selama ini, pengalaman kami, dengan adanya PKS tanpa kebun itu yang pertama, harga jadi lebih kompetitif,” ujarnya di Palu.
2 Mei 2026
Pihaknya menegaskan bahwa gagasan tersebut tidak memiliki dasar kuat, baik secara ekonomi, hukum, maupun sosial.
1 Mei 2026
Menurutnya, justru skema PKS tanpa kebun atau PKS komersial perlu diperkuat karena mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi petani.
30 April 2026
Namun, bagi petani swadaya, kebijakan ini bukan sekadar penataan industri—melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup mereka.
29 April 2026
Menurutnya, pendekatan penutupan semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru bagi petani kecil.
28 April 2026
Ia menilai keberadaan PKS jenis tersebut justru menjadi penopang penting bagi keberlangsungan ekonomi petani, khususnya di wilayah timur Indonesia.
27 April 2026
Hingga memasuki akhir April, dana yang seharusnya diterima di awal bulan dilaporkan belum juga tersalurkan kepada ribuan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.
27 April 2026