Berita
Dr. Eko menjelaskan, pemerintah melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 telah mewajibkan sertifikasi ISPO bagi pekebun mulai tahun 2029. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan capaian ISPO petani masih sangat rendah. Data Ditjenbun mencatat, hingga Oktober 2025, sertifikasi ISPO petani baru mencapai sekitar 74 ribu hektare atau hanya 1,1 persen dari total 6,94 juta hektare kebun sawit rakyat.
18 Mei 2026
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, menegaskan bahwa kelapa sawit bukan sekadar komoditas perkebunan, melainkan salah satu fondasi utama ekonomi dan ketahanan energi Indonesia di tengah gejolak global.
18 Mei 2026
Peneliti Indonesia mengembangkan teknologi bioproses yang mengubah limbah pelepah kelapa sawit menjadi asam glukonat, senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan baku produk pembersih kaca komersial. I
18 Mei 2026
Ratna mengatakan pemerintah terus memperkuat langkah menuju industri sawit yang lebih berkelanjutan melalui percepatan implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintah juga memastikan berbagai dukungan pembiayaan dan pendampingan agar proses sertifikasi dapat dijalankan lebih mudah.
15 Mei 2026
Dalam forum tersebut, APKASINDO menyampaikan berbagai persoalan yang saat ini dihadapi petani kelapa sawit, khususnya terkait legalitas lahan, penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), hingga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
15 Mei 2026
Menurutnya, program B50 bukan sekadar kebijakan energi, melainkan strategi besar lintas sektor yang berkaitan langsung dengan stabilitas investasi, produktivitas sawit, hingga keberlangsungan industri hilir nasional.
13 Mei 2026
Menurutnya, daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia itu membutuhkan peran aktif perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan sektor perkebunan rakyat dan kampus-kampus di Riau harus menjadi rujukan dan sangat sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, terkhusus nomor 6.
12 Mei 2026
Menurut Tungkot, persoalan utama bukan terletak pada angka persentase, melainkan pada kualitas relasi antara pabrik dan petani. Dalam hal ini, ia justru menilai PKS tanpa kebun telah menjalankan praktik kemitraan secara lebih murni.
11 Mei 2026
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis APKASINDO dalam merangkul dunia akademik untuk mempercepat akses petani sawit terhadap program sarana dan prasarana (sarpras) Badan Pengelola Dana Perkebunan-Kelapa Sawit (BPDP-KS)
11 Mei 2026
Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun menuai gelombang penolakan dari kalangan petani sawit swadaya di berbagai daerah. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, para petani menilai keberadaan PKS tanpa kebun justru menjadi penopang utama akses pasar dan penyeimbang harga tandan buah segar (TBS).
10 Mei 2026
Wacana penataan hingga potensi penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun menuai kritik dari sejumlah akademisi
9 Mei 2026
Menurut Dr. Gulat, langkah Satgas PKH ibarat “melempar sarang lebah” untuk memunculkan berbagai persoalan dan stakeholder sawit yang ada di dalamnya sehingga penatakelolaannya terukur dan tuntas.
7 Mei 2026