Berita

Menurutnya, daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia itu membutuhkan peran aktif perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan sektor perkebunan rakyat dan kampus-kampus di Riau harus menjadi rujukan dan sangat sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, terkhusus nomor 6.
12 Mei 2026

Menurut Tungkot, persoalan utama bukan terletak pada angka persentase, melainkan pada kualitas relasi antara pabrik dan petani. Dalam hal ini, ia justru menilai PKS tanpa kebun telah menjalankan praktik kemitraan secara lebih murni.
11 Mei 2026

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis APKASINDO dalam merangkul dunia akademik untuk mempercepat akses petani sawit terhadap program sarana dan prasarana (sarpras) Badan Pengelola Dana Perkebunan-Kelapa Sawit (BPDP-KS)
11 Mei 2026

Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun menuai gelombang penolakan dari kalangan petani sawit swadaya di berbagai daerah. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, para petani menilai keberadaan PKS tanpa kebun justru menjadi penopang utama akses pasar dan penyeimbang harga tandan buah segar (TBS).
10 Mei 2026


Wacana penataan hingga potensi penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun menuai kritik dari sejumlah akademisi
9 Mei 2026

Menurut Dr. Gulat, langkah Satgas PKH ibarat “melempar sarang lebah” untuk memunculkan berbagai persoalan dan stakeholder sawit yang ada di dalamnya sehingga penatakelolaannya terukur dan tuntas.
7 Mei 2026

Guru Besar IPB ini menilai, keberadaan PKS tanpa kebun selama ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar, terutama bagi petani swadaya.
6 Mei 2026

Guru Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun tidak bertentangan dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia.
5 Mei 2026


Fenomena ini terjadi karena kegiatan pengolahan hasil pertanian membutuhkan investasi besar, teknologi, serta skala produksi yang tinggi agar dapat beroperasi secara efisien. Dengan kapasitas yang besar, perusahaan pengolah mampu menekan biaya per unit (economies of scale), sehingga secara alami hanya pelaku usaha bermodal kuat yang mampu bertahan di sisi hilir.
4 Mei 2026

Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.
4 Mei 2026

Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat masa panen raya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pabrik menghentikan atau membatasi pembelian dari petani swadaya ketika pasokan melimpah.
3 Mei 2026

Siswanto menegaskan bahwa selama ini hubungan antara petani dengan PKS tanpa kebun berjalan baik dan saling menguntungkan. “Selama ini, pengalaman kami, dengan adanya PKS tanpa kebun itu yang pertama, harga jadi lebih kompetitif,” ujarnya di Palu.
2 Mei 2026
