Berita

Berita Utama

DBH Sawit Minimal 4 Persen, Pemerintah Perkuat Transfer ke Daerah

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, yang secara khusus mengatur pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.

26 Maret 2026

Limbah Sawit Bukan Limbah, Apalagi Racun

Di sela riuh perdebatan tentang keberlanjutan industri sawit, ada satu bagian yang kerap luput dari sorotan: sisa produksinya. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Yanto Santosa menilai, justru di sanalah peluang ekonomi baru bersembunyi.

24 Maret 2026

Fenomena Harga TBS Naik Turun Jelang Hari Besar, APKASINDO: Saat Ini Petani Sawit Swadaya Dimanusiakan

Ia menjelaskan bahwa fenomena ini tidak lepas dari meningkatnya persaingan antar pabrik kelapa sawit (PKS), khususnya antara PKS inti-plasma dengan PKS yang tidak memiliki kebun sendiri atau yang dikenal dengan PKS komersial.

16 Maret 2026

APKASINDO Tanggapi Wacana Mentan soal PKS Tanpa Kebun: Jangan Sampai Petani Swadaya Jadi Korban Monopoli

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA, mengatakan agar kebijakan tersebut tidak merugikan petani swadaya yang selama ini bergantung pada keberadaan PKS Komersil (PKS Tanpa Kebun).

14 Maret 2026

Ruffino Samseng: Sawit Tak Gunakan Air Permukaan, Hujan Itu Anugerah Tuhan Bukan Objek Pajak

Pemerhati sosial Riau, Ruffino Samseng S. Barus, menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena secara faktual tanaman sawit tidak menggunakan air permukaan seperti sungai, danau, maupun waduk, melainkan bergantung pada air hujan sebagai sumber alami.

11 Maret 2026

Hasil Rintisan Tiga Presiden Indonesia Terkait Energi Hijau, Terbukti. Presiden Prabowo Lebih Tegas Lagi Membicarakannya

Bahkan menurut Dr. Gulat, ketahanan energi setingkat lebih tinggi urgensinya dibandingkan ketahanan pangan. “Kalau terjadi kelangkaan pangan misalnya, masih bisa pangan alternatif. Coba kalau terjadi kelangkaan solar, apa bisa digantikan dengan air hujan?,” ujar Dr. Gulat.

10 Maret 2026

APKASINDO Riau Tanggapi Usulan Pajak Sawit per Pohon: Dukung PAD, Tapi Jangan Bebani Petani

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau, H. Suher, menanggapi usulan DPRD Provinsi Riau yang berencana mengenakan pajak air permukaan sebesar Rp1.700 per batang kelapa sawit per bulan.

10 Maret 2026

Aturan DBH Sawit Dirombak, Pemerintah Ubah Skema Alokasi hingga Penyaluran Dana ke Daerah

Pemerintah merombak ketentuan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit bagi pemerintah daerah

10 Maret 2026

Petani Bengkalis Tolak PAP: “Sawit Kami Hidup dari Air Hujan”

Ketua Koperasi Produsen Tuah Bantan Sejahtera, Norizan, mempertanyakan dasar pengenaan pajak tersebut kepada petani sawit rakyat.

9 Maret 2026

Profesor Universitas Riau: PAP Layak Secara Hukum, Namun Belum Tentu Adil

Prof. Suwondo menilai secara hukum penerapan PAP sebenarnya memiliki dasar regulasi, karena pajak tersebut termasuk dalam kategori pajak daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air.

8 Maret 2026

Guru Besar UR Soroti Salah Kaprah Istilah Air Permukaan dalam Wacana Pajak Sawit

Guru Besar Ekologi dan Lingkungan Universitas Riau (UR), Prof. Dr. Suwondo, MSi, menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama dalam kebijakan tersebut adalah adanya kekeliruan pemahaman antara istilah “air permukaan” dan “badan air.”

7 Maret 2026

Akademisi Soroti Rencana PAP Sawit di Riau, Dinilai Abaikan Ilmu Agronomi dan Siklus Biologis Tanaman

Ia menilai bahwa pendekatan pajak berbasis jumlah pokok tanaman tidak selaras dengan prinsip agronomi dan fisiologi tanaman.

6 Maret 2026