Berita
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus mendorong petani kelapa sawit untuk memanfaatkan program sarana dan prasarana (sarpras) guna meningkatkan produktivitas kebun.
31 Maret 2026
Sejak pecahnya Perang Iran–Israel–Amerika Serikat 2026 pada akhir Februari lalu, pasar energi global bergerak liar—dan menyeret harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ikut terbang.
30 Maret 2026
Data dari lembaga survei kargo menunjukkan bahwa ekspor produk minyak sawit Malaysia untuk periode 1–25 Maret mengalami lonjakan signifikan, dengan kenaikan berkisar antara 38,4 persen hingga 50,6 persen secara bulanan.
30 Maret 2026
Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, kondisi ini juga berpotensi mengganggu keberlanjutan sistem perkebunan. Keterbatasan biaya dapat mendorong petani mengurangi penerapan teknik budidaya yang baik, sehingga kualitas tanah dan kesehatan tanaman ikut menurun dalam jangka panjang.
27 Maret 2026
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, yang secara khusus mengatur pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.
26 Maret 2026
Di sela riuh perdebatan tentang keberlanjutan industri sawit, ada satu bagian yang kerap luput dari sorotan: sisa produksinya. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Yanto Santosa menilai, justru di sanalah peluang ekonomi baru bersembunyi.
24 Maret 2026
Ia menjelaskan bahwa fenomena ini tidak lepas dari meningkatnya persaingan antar pabrik kelapa sawit (PKS), khususnya antara PKS inti-plasma dengan PKS yang tidak memiliki kebun sendiri atau yang dikenal dengan PKS komersial.
16 Maret 2026
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA, mengatakan agar kebijakan tersebut tidak merugikan petani swadaya yang selama ini bergantung pada keberadaan PKS Komersil (PKS Tanpa Kebun).
14 Maret 2026
Pemerhati sosial Riau, Ruffino Samseng S. Barus, menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena secara faktual tanaman sawit tidak menggunakan air permukaan seperti sungai, danau, maupun waduk, melainkan bergantung pada air hujan sebagai sumber alami.
11 Maret 2026
Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau, H. Suher, menanggapi usulan DPRD Provinsi Riau yang berencana mengenakan pajak air permukaan sebesar Rp1.700 per batang kelapa sawit per bulan.
10 Maret 2026
Bahkan menurut Dr. Gulat, ketahanan energi setingkat lebih tinggi urgensinya dibandingkan ketahanan pangan. “Kalau terjadi kelangkaan pangan misalnya, masih bisa pangan alternatif. Coba kalau terjadi kelangkaan solar, apa bisa digantikan dengan air hujan?,” ujar Dr. Gulat.
10 Maret 2026
Pemerintah merombak ketentuan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit bagi pemerintah daerah
10 Maret 2026