Program mandatori biodiesel B50 dinilai semakin memperbesar tekanan terhadap pasokan minyak sawit nasional. Di saat kebutuhan CPO untuk energi meningkat, industri sawit juga harus memenuhi permintaan untuk pangan, hilirisasi, dan ekspor.

Limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) berpotensi memiliki nilai tambah baru. Senyawa lignin yang terkandung di dalamnya dapat diolah menjadi material berukuran nano dan digunakan sebagai adsorben untuk mengurangi pencemaran logam berat, termasuk ion timbal (Pb²⁺) di perairan.

Pemerintah Provinsi Lampung memperketat peredaran benih kelapa sawit dengan mensertifikasi para penangkar lokal. Langkah ini dilakukan untuk mencegah petani menggunakan benih palsu atau bermutu rendah yang berisiko membuat tanaman tidak produktif ketika memasuki masa panen.

Rencana pemerintah menaikkan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menjadi 50 persen dinilai perlu memperhitungkan struktur biaya dan kebutuhan modal kerja industri kelapa sawit. Kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat ketersediaan devisa di dalam negeri itu berpotensi mengurangi fleksibilitas arus kas eksportir jika diterapkan tanpa masa transisi yang memadai.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menantang mahasiswa Indonesia untuk menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit, kakao, dan kelapa tanpa menambah luasan lahan.

Minyak kelapa sawit tidak hanya berpotensi menjadi bahan baku biodiesel. Komoditas strategis Indonesia itu juga dapat diolah menjadi bahan bakar bensin melalui teknologi yang dikenal sebagai G100 atau bensin sawit.