Pakar ekonomi pertanian Indonesia, Prof. Agus Pakpahan, mengusulkan negara menarik penuh keuntungan ekonomi dari tanah atau land rent pada perkebunan besar, terutama kelapa sawit.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan meningkatkan tekanan terhadap pabrik kelapa sawit yang dinilai mengabaikan ketetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Pemerintah kembali menambah beban pungutan ekspor kelapa sawit. Mulai pertengahan 2026, tarif pungutan ekspor (PE) akan dinaikkan menjadi 12,5 persen dari sebelumnya 10 persen.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk wilayah Aceh Timur dan Aceh Barat yang berlaku pada periode 29 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026

Ia melihat minyak sawit bukan semata komoditas massal, melainkan sumber senyawa bioaktif bernilai tinggi yang dapat diolah menjadi produk minuman antioksidan dan antidiabetes.

Program peremajaan sawit rakyat (PSR) masih menghadapi tantangan mendasar yang berpotensi menghambat peningkatan produktivitas kebun rakyat.