Menurut Guru Besar IPB University Prof. Bayu Krisnamurthi, narasi yang menyudutkan satu komoditas — yakni kelapa sawit — sebagai biang kerok utama bencana justru menutupi kegagalan negara dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang efektif.

Pada 29 Desember 2025, Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait larangan penanaman kelapa sawit. Secara singkat, SE ini melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dan perintah untuk dilakukannya penggantian komoditas perkebunan lain yang semula ditanami kelapa sawit. Dalam hal ini Surat Edaran tersebut bertentangan dengan Regulasi Nasional

Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) dalam Outlook Industri Sawit Indonesia 2026 menggambarkan situasi ini secara gamblang. Sawit menopang surplus neraca perdagangan dan menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Namun fondasi industri ini tidak sedang kokoh-kokoh amat.

Kebutuhan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk program biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku tahun depan diperkirakan akan memerlukan tambahan sekitar 5 juta ton. Kendati kebutuhan minyak sawit untuk program biodiesel sudah cukup besar pada tahun 2025 ini.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan distribusi minyak goreng kewajiban pasar domestik (DMO) akan dilakukan per Januari 2026. Penyerapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (MINYAKITA).

Kunjungan Jalinan Kasih tersebut langsung ke lokasi terdampak untuk menyalurkan bantuan dan berinteraksi langsung dengan warga.