Berita
Dalam surat tersebut, pemerintah daerah menilai kebijakan pusat mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan posisi tawar petani sawit. Pemprov juga meminta stabilitas harga TBS tetap dijaga di tengah masa transisi kebijakan nasional.
29 Mei 2026
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO., menyebut kondisi petani sawit saat ini sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan cepat.
26 Mei 2026
Kepala Disbun Riau, Supriadi, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat tersebut sejatinya bertujuan untuk jangka panjang dalam menata hilirisasi kelapa sawit nasional. Karena itu, kebijakan tersebut tidak boleh dijadikan alasan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan spekulatif yang merugikan pihak lain.
24 Mei 2026
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) akan membawa berbagai laporan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dari 25 Provinsi APKASINDO ke Jakarta pada Senin, (25/05/2026).
24 Mei 2026
Menurutnya, kondisi tersebut telah memicu kepanikan di kalangan petani sawit di berbagai daerah. Ia menyebut, penurunan harga itu sangat berdampak terhadap ekonomi petani, sosial dan kamtibmas.
22 Mei 2026
Rino menyoroti terjadinya penurunan harga rujukan crude palm oil (CPO) domestik dalam beberapa hari terakhir pasca pidato Bapak Presiden yang dinilai berdampak langsung terhadap turun tajamnya harga tandan buah segar (TBS) petani
22 Mei 2026
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di berbagai daerah mendadak turun per Kamis (21/5/2026). Di sejumlah sentra sawit, pabrik kelapa sawit (PKS) langsung memangkas harga pembelian antara Rp200 hingga Rp500 per kilogram.
21 Mei 2026
Menurutnya, dari total sekitar 6,8 juta hektare kebun sawit rakyat di Indonesia, hanya sekitar 6,8 persen petani yang menikmati harga penetapan pemerintah. Sementara sekitar 93 persen petani swadaya lainnya masih bergantung pada penetapan harga perusahaan atau pabrik kelapa sawit.
21 Mei 2026
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kembali ditegaskan sebagai strategi utama pemerintah menjaga masa depan industri sawit nasional.
20 Mei 2026
Menurut Dr. Gulat , sejak awal program biodiesel dirancang sebagai instrumen untuk menjaga harga sawit rakyat agar tetap stabil melalui peningkatan serapan domestik CPO.
20 Mei 2026
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memunculkan kekhawatiran di sektor perkebunan sawit.
19 Mei 2026
Dr. Eko menjelaskan, pemerintah melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 telah mewajibkan sertifikasi ISPO bagi pekebun mulai tahun 2029. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan capaian ISPO petani masih sangat rendah. Data Ditjenbun mencatat, hingga Oktober 2025, sertifikasi ISPO petani baru mencapai sekitar 74 ribu hektare atau hanya 1,1 persen dari total 6,94 juta hektare kebun sawit rakyat.
18 Mei 2026