Berita
Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S., M.PPA., menilai wacana tersebut mengandung tiga kesalahan pokok: salah definisi, tidak memiliki dasar hukum, dan membebani petani.
23 Februari 2026
Wacana pengenaan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap pohon sawit di Riau menuai sorotan dari Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S. M.PPA.
22 Februari 2026
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera memberi kepastian hukum bagi industri kelapa sawit—baik perusahaan maupun petani—di tengah penertiban kawasan hutan yang berlangsung setahun terakhir.
20 Februari 2026
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Dr. Gulat, dibutuhkan regulasi yang sangat urgen dan segera terkait satu bursa CPO Indonesia.
20 Februari 2026
Langkah penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai turut berdampak terhadap capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), baik di level petani maupun korporasi.
20 Februari 2026
Di tengah perdebatan panjang soal kelapa sawit, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Sudarsono Soedomo, memilih jalur yang tidak lazim: satire.
20 Februari 2026
Wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) bagi perkebunan kelapa sawit di Riau dinilai keliru secara konsep dan berpotensi menekan petani kecil.
20 Februari 2026
Penolakan terhadap wacana kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk sektor perkebunan sawit menguat di tengah masyarakat Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak.
19 Februari 2026
Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif impor nol persen bagi minyak sawit Indonesia dinilai membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mengubah jalur dan pola ekspor sawit nasional.
19 Februari 2026
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Eko Jaya Siallagan, S.P., M.Si., C.APO, menilai kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tuntutan pasar global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menekankan aspek ketelusuran (traceability) dan legalitas.
19 Februari 2026
Hilman menjelaskan, dari sisi struktur kepemilikan, sekitar 42 persen hingga 44 persen perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Sementara sisanya berada di tangan perkebunan besar swasta dan BUMN.
18 Februari 2026
Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Salman Alparisi, SHI, MH, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak langsung pada pendapatan petani.
18 Februari 2026
