Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga perwakilan petani sawit sepakat bahwa kebijakan tersebut memerlukan kajian yang lebih komprehensif, berbasis data ilmiah, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum diterapkan.
8 Juni 2026
Dalam dialog tersebut, Sayoga yang mewakili Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kajian maupun langkah pemerintah daerah yang mengarah pada pemungutan pajak atas tanaman sawit.
8 Juni 2026
Kunjungan ini spesial. Prof. Agus turun ke lapangan sebagai upaya mendalami kehidupan petani sawit, utamanya terkait proses pemanenan tandan buah segar (TBS) sebagai bahan menulis novel “Kisah Cinta Petani Sawit” yang tengah dipersiapkan dalam rangka memperingati HUT APKASINDO ke-26 pada Oktober mendatang.
8 Juni 2026
Dewan Pakar APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA mengingatkan bahwa petani sawit rakyat merupakan pihak yang paling rentan terdampak apabila kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) diterapkan pada industri kelapa sawit. Menurutnya, setiap kebijakan yang menambah biaya produksi di sektor hulu maupun hilir pada akhirnya akan bermuara pada penurunan pendapatan petani.
8 Juni 2026
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke tingkat yang wajar dan menguntungkan petani.
8 Juni 2026
Pernyataan itu disampaikan Amran menyusul anjloknya harga TBS di sejumlah daerah setelah munculnya kebijakan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Penurunan harga tersebut memicu keresahan jutaan petani sawit karena terjadi di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.
8 Juni 2026
Novel ini diharapkan menjadi media yang mampu menggambarkan perjalanan, perjuangan, serta kehidupan sosial petani sawit Indonesia yang selama ini menjadi salah satu pilar penting pembangunan ekonomi nasional.
6 Juni 2026
Dewan Pakar APKASINDO Riau Dr. Riyadi Mustafa, S.E., M.Si., CEIA, menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi berantai yang signifikan terhadap petani sawit swadaya. Terutama melalui peningkatan harga pokok produksi (HPP) yang pada akhirnya menekan pendapatan petani.
5 Juni 2026
Dalam pameran tersebut, APKASINDO menghadirkan UMKM Tante Kitchen yang menampilkan berbagai produk olahan berbahan dasar sawit, seperti Rendang Sawit, Opor Sawit, dan Sambal Sawit.
4 Juni 2026
Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian meminta wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap usaha perkebunan kelapa sawit ditinjau secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan usaha dan produktivitas petani sawit rakyat.
4 Juni 2026
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) akan menggelar rangkaian Special Dialog Keberlanjutan Perkebunan Sawit Rakyat bersama TV Riau pada 3–5 Juni 2026.
3 Juni 2026
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah memanfaatkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menuntaskan seluruh regulasi teknis sebelum skema tersebut diterapkan penuh pada 2027.
3 Juni 2026
Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno atau BBS menegaskan pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap praktik pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh pabrik kelapa sawit (PKS).
3 Juni 2026
Guru Besar Universitas Tanjungpura sekaligus Ketua ICMI Orwil Kalimantan Barat, Prof. Dr. Gusti Hardiansyah, mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui mekanisme satu pintu secara bertahap.
2 Juni 2026
Dewan Penasehat DPW APKASINDO Kalimantan Barat, Ir. Mahmuda Junaidi Nasution, MM, menilai penurunan harga TBS di tingkat petani tidak sebanding dengan koreksi harga crude palm oil (CPO) di pasar global.
2 Juni 2026
Kepala BPS Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, S.Si., M.M., mengatakan penurunan tersebut terutama dipicu merosotnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang menjadi komoditas utama perkebunan rakyat di Riau.
1 Juni 2026
