
Kebijakan energi Thailand mulai memberikan dorongan baru bagi industri kelapa sawit. Peningkatan penggunaan biodiesel membuat kebutuhan minyak sawit sebagai bahan baku energi negara tersebut diperkirakan terus bertambah sepanjang 2026.
12 November 2026

Pemerintah memperkuat sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia di pasar global. Salah satu langkah yang disiapkan ialah membangun sistem informasi ISPO yang mengintegrasikan sertifikasi perkebunan dengan data rantai pasok.
12 November 2026

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Selatan telah menjangkau 75.504 hektare sejak 2017. Namun, pelaksanaan peremajaan belum sepenuhnya tuntas. Sebanyak 7.422 hektare lahan yang telah mendapat persetujuan masih belum ditanami kembali.
12 November 2026

Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pekerjaan penting bagi organisasi petani kelapa sawit. Tantangan globalisasi dan digitalisasi menuntut petani sawit swadaya meningkatkan kemampuan. Penguasaan inovasi dan transformasi teknologi juga semakin dibutuhkan.
11 November 2026

Dugaan praktik kartel dalam pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mulai mengarah pada sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi kuat adanya ketidakwajaran dalam penetapan harga dan potongan timbangan yang diterima petani.
11 November 2026

Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Singkil diduga masih membeli tandan buah segar (TBS) di bawah harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Aceh. Selisih harga pembelian bahkan mencapai Rp200–400 per kilogram.
11 November 2026

Limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) berpotensi menjadi sumber energi listrik terbarukan. Melalui teknologi penangkapan biogas, limbah yang sebelumnya menghasilkan emisi metana dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.
11 November 2026

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Perbedaan produktivitas antara kebun yang sudah mengikuti PSR dan kebun yang belum diremajakan bahkan mencapai lebih dari lima kali lipat.
11 November 2026

Limbah perkebunan dan industri kelapa sawit menyimpan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Tandan kosong, cangkang, serat, batang, hingga pelepah sawit dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah.
11 November 2026

Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia masih tertinggal dibandingkan perkebunan swasta dan negara. Kesenjangan tersebut mencapai 1,5 ton crude palm oil (CPO) per hektare.
10 November 2026

Program beasiswa sumber daya manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit tidak cukup hanya memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak petani. Kualitas pembelajaran dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri juga harus menjadi perhatian utama.
10 November 2026

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Workshop SDMP Program Penguatan Pengembangan SDM Kelapa Sawit Berkelanjutan Bagi Dosen di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau, 10–14 November 2026.
10 November 2026

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendorong Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperjuangkan lahirnya arahan Presiden yang secara khusus mengatur penguatan perkebunan sawit rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang selama ini membebani petani.
10 November 2026

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyoroti ancaman tekanan terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) petani akibat tuntutan keberlanjutan pasar global dan persoalan tata niaga di dalam negeri.
10 November 2026

Ketua ALPENBUN, Dr. Sri Gunawan, menegaskan perguruan tinggi mitra program beasiswa Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) harus mengarahkan kurikulumnya secara khusus pada kompetensi industri kelapa sawit.
10 November 2026

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perkebunan kelapa sawit dinilai tidak cukup mengandalkan larangan membakar dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat dukungan sarana pembukaan lahan tanpa bakar serta membangun infrastruktur mitigasi di wilayah rawan kebakaran.
9 November 2026