Pada tahun anggaran 2025, sebanyak 2.116 pekerja sawit di Bengkayang telah menerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH Sawit.
10 Oktober 2025
Lebih lanjut, Indra Rustandi menjelaskan, kerja sama peningkatan SDM ini dapat dijalin setelah Untan berganti berstatus dari kampus merdeka menjadi kampus berdampak.
10 Oktober 2025
Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, menyebut PP ini sebagai “ancaman serius bagi keberlanjutan industri sawit”. Ia menilai kebijakan ini disusun tanpa uji publik yang memadai dan mengabaikan suara petani,
10 Oktober 2025
Menurutnya, petugas PT Agrinas bersama tim datang ke kebun milik warga yang diwakili oleh salah satu warga, Pak Anang, dan meminta agar seluruh kegiatan panen dihentikan sementara waktu.
10 Oktober 2025
Pemerintah terus menuai kritik tajam terkait regulasi sektor kehutanan. Kali ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari PP No. 24 Tahun 2021, menjadi sorotan utama.
10 Oktober 2025
Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mencatat sebanyak 4.600 pekerja sektor perkebunan sawit telah menjadi sasaran program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit selama periode 2024–2025. Sasaran tersebut, sebanyak 2.116 pekerja telah resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mulai mendapatkan perlindungan sejak Juli 2025.
10 Oktober 2025
Harus diakui bahwa komoditas sawit tidak hanya merubah ekonomi masyarakat dan menumbang ekonomi negara tapi juga turut berkntibusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diantaranya seperti yang dilakukan oleh PT Brahma Binabakti (BBB), anggota dari of PT Triputra Agro Persada Tbk di Jambi. Perusahaan tersebut menanam jagung di lahan perusahaan miliknya dan hasilnya panennya mencapai lima ton langsung dikirim ke Bulog.
9 Oktober 2025
Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan Bio-LNG, yang bahan bakunya berasal dari limbah cair kelapa sawit (POME).
9 Oktober 2025
Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi industri sebagai langkah kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah pada komoditas kelapa sawit, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong diversifikasi produk turunan dan memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.
9 Oktober 2025
Benar pemerintah tengah mendorong ketahanan energi, diantaranya melalui biodiesel 50% berbahan sawit atau dikenal B50 di tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026.
9 Oktober 2025
Indra mengatakan DPW APKASINDO Kalbar dan petani sawit mengecam dan menolak PP Nomor 45 tahun 2025 tersebut.
9 Oktober 2025
etua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem hilir sawit merupakan langkah penting untuk memastikan pemerataan manfaat industri.
9 Oktober 2025
Menjelang penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Juni 2026, jutaan petani kecil berisiko tersingkir dari rantai pasok global akibat persoalan legalitas lahan
9 Oktober 2025
Ia mengatakan, industri kelapa sawit telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang.
9 Oktober 2025
Regulasi ini dinilai kian memperkeruh permasalahan penetapan kawasan hutan yang telah berlangsung sejak dua dekade.
9 Oktober 2025
Prof. Sudarsono menilai seharusnya yang dibenahi adalah kawasan hutan itu sendiri, bukan malah menertibkan pihak lain.
9 Oktober 2025
