Berita
Industri kelapa sawit Indonesia menyatakan siap menghadapi penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), aturan baru Uni Eropa yang bertujuan menekan praktik deforestasi dari komoditas pertanian global, termasuk sawit, kopi, kakao, dan karet.
29 Oktober 2025
Pemerintah tengah menggulirkan wacana penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas kelapa sawit. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai strategi menjaga pasokan bahan baku biodiesel di dalam negeri menyusul rencana penerapan mandatori biofuel dengan campuran 50% atau B50.
29 Oktober 2025
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) membuka pintu lebar bagi putra-putri terbaik Indonesia yang berkeinginan untuk berkontribusi dalam pengelolaan dana perkebunan. Kesempatan ini merupakan peluang emas untuk mengembangkan karir di bidang yang strategis dan penting bagi perekonomian Indonesia.
28 Oktober 2025
sawitsetara.co – PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan, Tanaman Panga
24 September 2025
Pemerhati sosial Ruffino Samseng S. Barus, M.Si, turut berbicara ihwal Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti adanya kejanggalan dan tumpang tindih dalam berbagai undang-undang terkait kebijakan hutan, yang menurutnya menciptakan wilayah abu-abu.
25 Oktober 2025
Rencana pemerintah menerapkan campuran biodiesel 50% (B50) pada solar mulai semester II tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari pelaku industri sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri sawit nasional dan ekosistem pendukungnya.
23 Oktober 2025
Menurut Guru Besar Agribisnis IPB University, Bayu Krisnamurthi, kebijakan B50 akan membuat kebutuhan subsidi biodiesel membengkak hingga Rp 46,45 triliun per tahun, naik sekitar Rp 10-12 triliun dari skema B40 saat ini. Padahal, dana yang tersedia di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diperkirakan hanya sekitar Rp 13 triliun.
22 Oktober 2025
Indra mengatakan DPW APKASINDO Kalbar dan petani sawit mengecam dan menolak PP Nomor 45 tahun 2025 tersebut.
9 Oktober 2025
Dr. Gulat mengatakan, yang menjadi ancaman bagi industri sawit saat ini ada di domestik, yaitu dinamika regulasi terkait sawit.
14 Oktober 2025
Kunjungan ini merupakan langkah progresif bagi APKASINDO untuk menunjukkan pentingnya Indonesia untuk melirik pangsa pasar kelapa sawit di Turkiye.
15 Oktober 2025
Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mulai menagih denda terhadap perusahaan yang terbukti membuka lahan secara ilegal, baik untuk sawit maupun tambang.
8 Oktober 2025
Budi menekankan pentingnya kepastian hukum dalam konteks ini. Ia menyoroti beberapa poin krusial dalam PP tersebut. PP 45/2025 memperluas kewenangan Satgas PKH.
3 Oktober 2025