Guru Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun tidak bertentangan dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia.
5 Mei 2026
"Sumatera Utara merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang sejak sebelum kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa angkutan CPO dengan moda transportasi kereta api saat ini hanya tersedia di wilayah Sumatera Utara,” kata Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo.
5 Mei 2026
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa posisi kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sektor strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
5 Mei 2026
Fenomena ini terjadi karena kegiatan pengolahan hasil pertanian membutuhkan investasi besar, teknologi, serta skala produksi yang tinggi agar dapat beroperasi secara efisien. Dengan kapasitas yang besar, perusahaan pengolah mampu menekan biaya per unit (economies of scale), sehingga secara alami hanya pelaku usaha bermodal kuat yang mampu bertahan di sisi hilir.
4 Mei 2026
“Selama kurang lebih 18 hingga 20 tahun bermitra dengan perusahaan, masyarakat merasa dirugikan karena hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, muncul persoalan lahan yang masuk dalam kawasan hutan serta konflik dengan pihak perusahaan dan koperasi,” ujar Dahlan.
4 Mei 2026
Guru Besar Ekonomi Universitas Riau, Prof. Dr. Almasdi Syahza, menyatakan bahwa tekanan global terhadap sawit bukanlah ancaman utama, melainkan bagian dari dinamika persaingan dalam ekonomi internasional.
4 Mei 2026
Menurut mereka, PKS tanpa kebun membuka ruang persaingan yang lebih sehat dalam tata niaga sawit. Dengan adanya lebih banyak pilihan pabrik, petani tidak hanya bergantung pada perusahaan tertentu, sehingga harga TBS dapat lebih kompetitif dan adil.
4 Mei 2026
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng bahwa nilai ekspor dari Januari - Maret 2026 tercatat mencapai sebesar USD 931,49 juta atau naik atau naik 7,03% jika dibanding periode yang sama pada tahun 2025 yakni sebesar USD 870,30 juta.
4 Mei 2026
Pengembangan industri hilir sawit di KEK Sei Mangkei difokuskan pada pengolahan CPO (crude palm oil) menjadi produk oleofood, bahan baku industri pangan, serta biodiesel. Proyek ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas sawit, tetapi juga memperkuat implementasi program mandatori bioenergi nasional.
4 Mei 2026
Penyesuaian HET MINYAKITA lebih didasari naiknya harga bahan baku dalam hal ini crude palm oil (CPO) dan biaya produksi diantaranya naiknya harga plastic untuk pengemasan.
3 Mei 2026
Menurut Hedi, perusahaan yang memiliki kebun cenderung memprioritaskan hasil panen internal mereka, terutama saat masa panen raya. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pabrik menghentikan atau membatasi pembelian dari petani swadaya ketika pasokan melimpah.
3 Mei 2026
Pemerintah terus memperkuat tata kelola dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan industri. Melalui kebijakan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memperluas ruang penggunaan DBH sawit agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
3 Mei 2026
Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul proyeksi El Nino 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Salahsatu caranya yakni dengan pembangunan infrastruktur pengendalian seperti embung dan sekat kanal, serta edukasi dan penguatan brigade kebakaran lahan.
2 Mei 2026
Menurut Prof Almasdi, perhitungan kontribusi tersebut selama ini masih berfokus pada sektor hilir, seperti ekspor crude palm oil (CPO), pajak ekspor, serta nilai tambah industri turunan. Sementara itu, kontribusi ekonomi dari petani—yang justru menjadi fondasi utama sektor ini—belum masuk dalam perhitungan resmi.
2 Mei 2026
Siswanto menegaskan bahwa selama ini hubungan antara petani dengan PKS tanpa kebun berjalan baik dan saling menguntungkan. “Selama ini, pengalaman kami, dengan adanya PKS tanpa kebun itu yang pertama, harga jadi lebih kompetitif,” ujarnya di Palu.
2 Mei 2026
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi peningkatan keterampilan serta sertifikasi bagi para buruh guna mendorong tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan kompetitif di wilayah tersebut.
1 Mei 2026
