Siswanto menegaskan bahwa selama ini hubungan antara petani dengan PKS tanpa kebun berjalan baik dan saling menguntungkan. “Selama ini, pengalaman kami, dengan adanya PKS tanpa kebun itu yang pertama, harga jadi lebih kompetitif,” ujarnya di Palu.
2 Mei 2026
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi peningkatan keterampilan serta sertifikasi bagi para buruh guna mendorong tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan kompetitif di wilayah tersebut.
1 Mei 2026
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo menggelar diskusi melalui Zoom Meeting bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo Zona 4 yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Diskusi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Umum II DPP Apkasindo, Ir. HM. Yunus, dengan fokus utama pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan program sarana prasarana (sarpras).
1 Mei 2026
Gulat menegaskan bahwa Hari Buruh menjadi momentum bagi para pekerja, termasuk di sektor perkebunan sawit, untuk mengekspresikan eksistensi dan kontribusi mereka terhadap keberlangsungan usaha. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks perkebunan sawit, istilah “buruh” kini mulai bergeser menjadi “pekerja sawit” yang mencakup berbagai status kerja, mulai dari harian hingga bulanan.
1 Mei 2026
“Jadi bukan hanya sekedar tenaga kerja atau aset. Juga perlu melihat pekerja sebagai pilar dan episentrum bisnis berkelanjutan. Kini pemenuhan dan penghormatan hak pekerja sudah menjadi standar bisnis dan pasar global,” kata Ketua Bidang Pengembangan SDM, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, Sumarjono Saragih.
1 Mei 2026
Pihaknya menegaskan bahwa gagasan tersebut tidak memiliki dasar kuat, baik secara ekonomi, hukum, maupun sosial.
1 Mei 2026
Penguatan kerangka kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. RAN-KSB diharapkan dapat menjadi payung kebijakan nasional untuk memastikan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, sinkronisasi pusat dan daerah, serta keterpaduan antara perencanaan, instrumen fiskal, dan implementasi di lapangan, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk mendukung pelaksanaan di daerah.
30 April 2026
Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan tata kelola sektor pertanian agar petani memiliki kepastian dalam menjual hasil produksinya.
30 April 2026
Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi petani dan menekan pendapatan secara signifikan.Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi petani dan menekan pendapatan secara signifikan.
30 April 2026
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menegaskan bahwa kelapa sawit bukan hanya komoditas ekspor biasa, melainkan fondasi penting yang menopang stabilitas ekonomi nasional.
30 April 2026
Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode 1–31 Mei 2026 ditetapkan sebesar USD 1.049,58 per Metrik Ton (MT).
30 April 2026
“Kelapa sawit ini bukan hanya milik pengusaha, tetapi juga milik negara dan petani. Oleh karena itu, sawit menjadi prioritas untuk dikembangkan, selain mendatangkan devisa juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan,” ujar Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi.
30 April 2026
Kementerian Luar Negri (Kemenlu) akan mendorong pengakuan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk menghadapi berbagai hambatan non-tarif dari Uni Eropa.
30 April 2026
Menurutnya, justru skema PKS tanpa kebun atau PKS komersial perlu diperkuat karena mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi petani.
30 April 2026
Dalam forum tersebut, APKASINDO menyuarakan berbagai aspirasi petani sawit, khususnya terkait upaya peningkatan PAD yang tidak memberatkan petani sebagai pelaku utama di sektor ini.
30 April 2026
Satgas tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Fokusnya mempercepat penuntasan status lahan pekebun sekaligus mendukung implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
29 April 2026
