
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyoroti belum optimalnya keterlibatan mahasiswa penerima beasiswa SDM Sawit dalam penelitian terkait industri kelapa sawit.
6 November 2026

Penguatan tata kelola ekspor dan sertifikasi keberlanjutan menjadi dua aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap industri kelapa sawit Indonesia. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menilai sistem yang dibangun perusahaan tersebut dapat berjalan beriringan dengan standar keberlanjutan yang diterapkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
6 November 2026

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memperkuat komunikasi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk mendorong kontribusi industri sawit terhadap perekonomian masyarakat adat.
5 November 2026

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengapresiasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan masyarakat, pekebun, perusahaan, dan pemerintah di Provinsi Riau. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan perkebunan sekaligus menghindarkan Riau dari persoalan kabut asap yang selama ini menjadi perhatian nasional.
5 November 2026

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menilai organisasi petani memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan perkebunan kelapa sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) diharapkan tidak hanya menjadi wadah perjuangan petani, tetapi juga mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
5 November 2026

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menegaskan kelapa sawit telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan masa depan perekonomian Provinsi Riau. Komoditas perkebunan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan.
5 November 2026

Pemerintah mewajibkan pekebun sawit rakyat memenuhi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diikuti jaminan pembiayaan 100 persen dari negara. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah beban ekonomi petani yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural dalam mengelola perkebunan.
5 November 2026

Kebijakan kewajiban pemenuhan minimal 30 persen bahan baku Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari Tandan Buah Segar (TBS) bersertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menuai penolakan dari petani sawit Kalimantan Utara (Kaltara).
5 November 2026

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T., meminta para penangkar benih kelapa sawit melaporkan setiap dugaan pungutan liar dalam proses sertifikasi. Ia juga menginstruksikan agar pengajuan sertifikasi disampaikan langsung melalui unit pelaksana teknis (UPT), bukan melalui perantara.
4 November 2026

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T., menilai penggunaan benih tidak unggul dan ilegal masih menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Persoalan tersebut perlu dibenahi untuk memperkuat daya saing perkebunan di tengah meningkatnya kebutuhan sawit nasional.
4 November 2026

Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI) mempertemukan ratusan penangkar benih kelapa sawit di Provinsi Riau. Pertemuan tersebut membahas sertifikasi, pengawasan peredaran benih, perizinan usaha, hingga perlindungan sosial bagi penangkar dan pekerja.
4 November 2026

Pengembangan ekonomi desa melalui pemberdayaan UMKM berbasis kelapa sawit menjadi salah satu upaya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan nasional.
4 November 2026

Persoalan tersebut menjadi sorotan utama Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS Forum) 2026 yang menghasilkan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola dan daya saing sawit nasional.
3 November 2026

Ketua Badan Pengurus Wilayah Riau Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI), Drs. Puncak, mengingatkan pelaku usaha perbenihan agar tidak mengabaikan legalitas dan sertifikasi benih kelapa sawit. Penggunaan bahan tanaman yang tidak memenuhi standar dinilai dapat mengancam masa depan petani dan industri perkebunan.
3 November 2026

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia September 2026, Senin (2/11/2026), kelompok komoditas tersebut menjadi penyumbang kenaikan nilai ekspor terbesar di antara sepuluh golongan barang nonmigas utama Indonesia.
3 November 2026

Ketua Badan Pengurus Wilayah Riau Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI), Drs. Puncak, menegaskan organisasi hanya memberikan pembinaan, edukasi, dan perlindungan kelembagaan kepada penangkar benih yang terdaftar sebagai anggota resmi asosiasi.
3 November 2026