Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 113 Tahun 2025 sebagai revisi Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi. Dengan terbitnya Perpres baru ini menjadi penegasan komitmen pemerintah memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi sekaligus menggairahkan kembali industri pupuk nasional.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia kembali menegaskan bahwa kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk merealisasikan kebun plasma bagi masyarakat tetap menjadi agenda utama pemerintah.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penanaman kelapa sawit di Papua demi ketahanan energi dan pangan.

Tim Satuan Tugas Rumus Harga Tandan Buah Segar (TBS) Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan harga TBS kemitraan untuk wilayah Sumatera Barat periode 16-21 Desember 2025.

Namun, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Sudarsono Soedomo menilai perdebatan ini sejak awal dibangun di atas kerangka berpikir yang keliru dan berpotensi menyesatkan publik.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, persoalan kemitraan antara perusahaan perkebunan dan petani sawit rakyat masih menjadi pekerjaan rumah besar.