Kebijakan ini dinilai menjadi momentum penting bagi industri sawit nasional. Selain menyerap produksi dalam negeri, pemanfaatan CPO untuk energi terbarukan turut memperkuat hilirisasi sawit dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, memperkirakan produksi sawit nasional mulai tertekan pada 2026. Diperkirakan terjadi potensi penurunan 5%-6% produksi sawit tahun ini dibandingkan tahun pada 2025 sekitar 52 juta ton. Salah satu faktornya kegiatan penertiban kawasan hutan yang terjadi di perkebunan perusahaan.

Saifullah, perwakilan dari Gapoktan Maju Jaya Tinggi Abadi menyatakan dengan tegas bahwa petani sawit tidak setuju jika kebijakan tersebut diberlakukan.

Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, hingga abrasi pantai merupakan dampak dari perubahan pola iklim global yang meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Dr. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO. meluruskan pemahaman terkait wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp1.700 per batang per bulan di Provinsi Riau yang berpotensi menekan kesejahteraan petani sawit sebesar Rp225-300ribu per hektar per bulan.

Ia menegaskan, penting bagi semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dalam menghadapi persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang konstruktif jauh lebih dibutuhkan dibandingkan saling tuding yang justru memperkeruh situasi.