Berita
Ia menjelaskan, bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, hingga abrasi pantai merupakan dampak dari perubahan pola iklim global yang meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan.
16 Februari 2026
Rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap komoditas kelapa sawit sebesar Rp 1.700 per pohon per bulan menuai tanda tanya dari kalangan petani.
15 Februari 2026
Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA., C.APO, menegaskan bahwa rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) Pohon Sawit tidak hanya berdampak pada korporasi.
14 Februari 2026
Industri kelapa sawit selama ini menjadi salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian nasional maupun daerah, khususnya di Sumatera.
14 Februari 2026
Wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap perkebunan kelapa sawit menuai keberatan dari kalangan petani di Siak, Riau.
12 Februari 2026
Lichwan menyampaikan bahwa industri sawit saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi isu sosial, lingkungan, legalitas lahan, hingga persepsi publik.
12 Februari 2026
Perusahaan perkebunan kelapa sawit didorong untuk membangun kerja sama dan relasi yang kuat dengan media dan insan pers sebagai langkah strategis dalam menjaga reputasi serta mengelola arus informasi di ruang publik.
12 Februari 2026
Program ini diprioritaskan bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi, atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dengan luasan lahan sekitar 500 hingga 1.000 hektare dalam satu hamparan serta telah memenuhi persyaratan legalitas lahan dan administrasi usaha.
11 Februari 2026
Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pekebun dalam penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 33 Tahun 2025.
10 Februari 2026
Perdebatan global mengenai keberlanjutan kelapa sawit dinilai masih disederhanakan dalam dikotomi antara efisiensi ekonomi dan dampak lingkungan. Dalam praktiknya, penilaian tersebut kerap bertumpu pada kerangka akuntansi karbon yang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja produksi serta potensi mitigasi emisi yang nyata di lapangan.
10 Februari 2026
pendanaan yang disalurkan BPDP mencakup berbagai tahapan krusial dalam proses sertifikasi. Mulai dari pembentukan dan penguatan Internal Control System (ICS), pelatihan, pendampingan teknis, proses audit, hingga penilikan sertifikat ISPO.
10 Februari 2026
Dalam Permentan 33/2025, prinsip dan kriteria ISPO juga diperbarui dengan menambahkan prinsip transparansi serta penguatan kewajiban pelaporan kepada Menteri, termasuk hasil audit, penilikan, serta penyelesaian keluhan dan banding.
10 Februari 2026