Berita
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera memberi kepastian hukum bagi industri kelapa sawit—baik perusahaan maupun petani—di tengah penertiban kawasan hutan yang berlangsung setahun terakhir.
20 Februari 2026
Langkah penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai turut berdampak terhadap capaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), baik di level petani maupun korporasi.
20 Februari 2026
Penolakan terhadap wacana kebijakan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk sektor perkebunan sawit menguat di tengah masyarakat Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak.
19 Februari 2026
Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif impor nol persen bagi minyak sawit Indonesia dinilai membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mengubah jalur dan pola ekspor sawit nasional.
19 Februari 2026
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Eko Jaya Siallagan, S.P., M.Si., C.APO, menilai kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tuntutan pasar global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menekankan aspek ketelusuran (traceability) dan legalitas.
19 Februari 2026
Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, Salman Alparisi, SHI, MH, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak langsung pada pendapatan petani.
18 Februari 2026
Hilman menjelaskan, dari sisi struktur kepemilikan, sekitar 42 persen hingga 44 persen perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Sementara sisanya berada di tangan perkebunan besar swasta dan BUMN.
18 Februari 2026
Saifullah, perwakilan dari Gapoktan Maju Jaya Tinggi Abadi menyatakan dengan tegas bahwa petani sawit tidak setuju jika kebijakan tersebut diberlakukan.
17 Februari 2026
Ia menegaskan, penting bagi semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dalam menghadapi persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang konstruktif jauh lebih dibutuhkan dibandingkan saling tuding yang justru memperkeruh situasi.
16 Februari 2026
Pimpinan Umum sawitsetara.co menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen sosial dan solidaritas Sawitsetara.co bersama para mitra untuk mendukung para petani dalam masa pemulihan pascabencana.
16 Februari 2026
narasi publik tentang kelapa sawit perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh. Tidak hanya menyoroti persoalan, tetapi juga mengangkat upaya mitigasi, praktik keberlanjutan, serta berbagai perbaikan tata kelola yang terus dilakukan industri.
16 Februari 2026
Ketua Umum DPP Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (FORMASI), Amir Arifin Harahap, SH.,M.H, menilai DPRD sebagai pengusul kebijakan perlu membuka ruang konsultasi publik secara luas sebelum kebijakan diputuskan.
16 Februari 2026