Berita
Perusahaan perkebunan kelapa sawit didorong untuk membangun kerja sama dan relasi yang kuat dengan media dan insan pers sebagai langkah strategis dalam menjaga reputasi serta mengelola arus informasi di ruang publik.
12 Februari 2026
Lichwan menyampaikan bahwa industri sawit saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi isu sosial, lingkungan, legalitas lahan, hingga persepsi publik.
12 Februari 2026
Wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap perkebunan kelapa sawit menuai keberatan dari kalangan petani di Siak, Riau.
12 Februari 2026
Program ini diprioritaskan bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi, atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dengan luasan lahan sekitar 500 hingga 1.000 hektare dalam satu hamparan serta telah memenuhi persyaratan legalitas lahan dan administrasi usaha.
11 Februari 2026
Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pekebun dalam penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 33 Tahun 2025.
10 Februari 2026
Perdebatan global mengenai keberlanjutan kelapa sawit dinilai masih disederhanakan dalam dikotomi antara efisiensi ekonomi dan dampak lingkungan. Dalam praktiknya, penilaian tersebut kerap bertumpu pada kerangka akuntansi karbon yang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja produksi serta potensi mitigasi emisi yang nyata di lapangan.
10 Februari 2026
pendanaan yang disalurkan BPDP mencakup berbagai tahapan krusial dalam proses sertifikasi. Mulai dari pembentukan dan penguatan Internal Control System (ICS), pelatihan, pendampingan teknis, proses audit, hingga penilikan sertifikat ISPO.
10 Februari 2026
Dalam Permentan 33/2025, prinsip dan kriteria ISPO juga diperbarui dengan menambahkan prinsip transparansi serta penguatan kewajiban pelaporan kepada Menteri, termasuk hasil audit, penilikan, serta penyelesaian keluhan dan banding.
10 Februari 2026
BOGOR – Guru Besar Kehutanan dan Lingkungan IPB University Sudarsono Soedomo menegaskan bahwa tata kelola menjadi faktor penentu agar kelapa sawit benar-benar berfungsi sebagai komoditas strategis nasional.
6 Februari 2026
Menurut Fuad, peluang peningkatan nilai tambah industri sawit masih terbuka lebar melalui hilirisasi dan pengembangan produk turunan bernilai tinggi. Namun, langkah tersebut harus diiringi penguatan tata kelola dan prinsip keberlanjutan.
6 Februari 2026
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mempercepat pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas dan keberlanjutan industri sawit nasional.
4 Februari 2026
Kebijakan tersebut dinilai masih menyisakan banyak persoalan dan seharusnya dikaji ulang sebelum benar-benar diterapkan.
4 Februari 2026