Berita
Pimpinan Umum sawitsetara.co menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen sosial dan solidaritas Sawitsetara.co bersama para mitra untuk mendukung para petani dalam masa pemulihan pascabencana.
16 Februari 2026
pendanaan yang disalurkan BPDP mencakup berbagai tahapan krusial dalam proses sertifikasi. Mulai dari pembentukan dan penguatan Internal Control System (ICS), pelatihan, pendampingan teknis, proses audit, hingga penilikan sertifikat ISPO.
10 Februari 2026
Perdebatan global mengenai keberlanjutan kelapa sawit dinilai masih disederhanakan dalam dikotomi antara efisiensi ekonomi dan dampak lingkungan. Dalam praktiknya, penilaian tersebut kerap bertumpu pada kerangka akuntansi karbon yang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja produksi serta potensi mitigasi emisi yang nyata di lapangan.
10 Februari 2026
Rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap komoditas kelapa sawit sebesar Rp 1.700 per pohon per bulan menuai tanda tanya dari kalangan petani.
15 Februari 2026
Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA., C.APO, menegaskan bahwa rencana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) Pohon Sawit tidak hanya berdampak pada korporasi.
14 Februari 2026
Perusahaan perkebunan kelapa sawit didorong untuk membangun kerja sama dan relasi yang kuat dengan media dan insan pers sebagai langkah strategis dalam menjaga reputasi serta mengelola arus informasi di ruang publik.
12 Februari 2026
Wacana penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap perkebunan kelapa sawit menuai keberatan dari kalangan petani di Siak, Riau.
12 Februari 2026
Lichwan menyampaikan bahwa industri sawit saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi isu sosial, lingkungan, legalitas lahan, hingga persepsi publik.
12 Februari 2026
Menurut Fuad, peluang peningkatan nilai tambah industri sawit masih terbuka lebar melalui hilirisasi dan pengembangan produk turunan bernilai tinggi. Namun, langkah tersebut harus diiringi penguatan tata kelola dan prinsip keberlanjutan.
6 Februari 2026
Pemerintah memasuki babak baru dalam penertiban kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2025
28 November 2025
konsumsi minyak nabati di Pakistan melonjak dari 676 ribu ton pada 1980 menjadi 4,64 juta ton pada 2018. Peningkatan ini jauh melampaui kapasitas produksi dalam negeri, yang hanya mencapai sekitar 1,3 juta ton pada 2018.
28 November 2025
Penunjukan kawasan hutan kembali menjadi perbincangan hangat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa dasar hukum penetapan kawasan hutan tidak lagi dapat berlandaskan pada Surat Keputusan (SK) Penunjukan
25 November 2025