
Kuncinya bukan sekadar hilirisasi industri, melainkan transformasi sistemik berbasis koperasi yang terintegrasi dari desa hingga pasar dunia.
28 Januari 2026

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, menegaskan bahwa setiap tambahan beban pungutan di sektor hilir pada akhirnya akan bermuara ke perkebunan sawit di tingkat hulu, tempat jutaan petani menggantungkan hidupnya.
28 Januari 2026

Sebagai organisasi profesi petani sawit yang sah, DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Nagan Raya terus berperan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan petani sawit.
28 Januari 2026

Petani sawit rakyat lebih luas dari total perkebunan sawit Malaysia (5,7 juta hektar) tapi justru berada di posisi paling lemah dalam rantai hulu-hilir sawit Indonesia.
27 Januari 2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan menggagas kebijakan pengenaan pajak air permukaan bagi perusahaan perkebunan sawit mulai tahun 2026.
27 Januari 2026

Profesor Riset Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Bogor, Didiek Hadjar Goenadi, menilai derasnya tudingan tersebut tidak selalu bertumpu pada data ilmiah yang memadai. Menurut dia, penjelasan berbasis riset justru sering tenggelam oleh narasi simplifikatif yang cenderung menghakimi satu komoditas.
27 Januari 2026

Petani sawit rakyat yang menguasai porsi lahan terbesar di Indonesia justru menjadi kelompok dengan produktivitas terendah. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat M. Sinaga, menyebut kondisi ini sebagai paradoks struktural dalam industri sawit nasional.
27 Januari 2026

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaporkan, total penerimaan bea keluar mencapai Rp28,44 triliun, atau melonjak 36% dibandingkan tahun 2024.
27 Januari 2026

Suka tidak suka harus diakui saat pasar crude palm oil (CPO) kini telah berubah. CPO tidak lagi digunakan untuk pangan tapi kini digunakan untuk berbagai produk. Atas dasar itulah maka tidak perlu mempermasalahkan pabrik kelapa sawit (PKS) berondolan dengan PKS komersil. Karena keduanya mempunyai pasar yang berbeda-beda.
27 Januari 2026

Ambisi pemerintah menjadikan minyak kelapa sawit sebagai tulang punggung energi terbarukan melalui program biodiesel B50 hingga B100 menghadapi tantangan serius.
27 Januari 2026

Pemanggilan ini bukan tanpa alasan. Bupati TRK ingin memastikan stabilitas harga beli Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani tetap terjaga, di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
27 Januari 2026

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Bidang Organisasi, Keanggotaan, Hukum, dan Advokasi, Fadhli Ali, menegaskan bahwa keterlibatan BPDP sangat relevan mengingat lembaga tersebut memiliki alokasi anggaran besar untuk program peremajaan sawit rakyat serta pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) perkebunan
26 Januari 2026

ISPO mewajibkan pelaku usaha sawit untuk memenuhi berbagai ketentuan, antara lain mekanisme penyelesaian konflik lahan yang terdokumentasi, sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemenuhan standar ketenagakerjaan.
26 Januari 2026

Perdebatan soal keadilan dalam industri kelapa sawit kerap terjebak pada perbandingan nilai investasi kebun dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
26 Januari 2026

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) siap mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan dan energi diantaranya yakni dengan mendirikan pabrik refinery atau minyak goreng dan pabrik kelapa sawit (CPO atau crude palm oil).
26 Januari 2026

Perusahaan perkebunan kelapa sawit komit untuk tidak membuka lahan baru lagi. Meski begitu perusahaan komi untuk meningkatkan produksi nasional kelapa sawit untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Salah satu cara untuk meningkatkan produk nasional yakni dengan meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada, salah satunya yakni dengan melepas serangga penyerbuk.
26 Januari 2026


