Pemerhati sosial Ruffino Samseng S. Barus, M.Si, turut berbicara ihwal Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti adanya kejanggalan dan tumpang tindih dalam berbagai undang-undang terkait kebijakan hutan, yang menurutnya menciptakan wilayah abu-abu.
25 Oktober 2025
Hilman menjelaskan, dari sisi struktur kepemilikan, sekitar 42 persen hingga 44 persen perkebunan sawit di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Sementara sisanya berada di tangan perkebunan besar swasta dan BUMN.
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, yang secara khusus mengatur pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit.
26 Maret 2026
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) mendapat kehormatan diundang dalam forum internasional Ghana Tree Crops Investment Summit & Exhibition (GTCIS) 2026 yang diselenggarakan oleh Tree Crops Development Authority (TCDA) Republik Ghana.
21 Februari 2026
Setiap pendaftar dari enam jalur seleksi wajib melampirkan surat keterangan sehat sekaligus hasil tes buta warna dengan status negatif.
25 Maret 2026
Menurut Ahok, konsep inti plasma yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi pemberdayaan petani justru kerap menyimpang dalam implementasinya. Ia bahkan menuding adanya praktik-praktik yang merugikan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan sistem nominee.
18 Maret 2026
Regulasi baru Uni Eropa, European Union Deforestation Regulation, mulai dibaca bukan sekadar aturan lingkungan, melainkan sinyal perubahan peta dagang global.
20 Maret 2026
18 Februari 2026
