Berdiri sejak 25 tahun lalu, tepatnya pada 28 Oktober 2000, hari ini Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) genap memasuki tahun perak. Salah satu organisasi tani terbesar di Tanah Air ini telah menjadi jembatan antara petani sawit dan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa Uni Eropa mulai melonggarkan sikapnya terkait larangan impor sejumlah komoditas pertanian, seperti kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, karet, dan kayu yang sebelumnya dinilai memicu deforestasi. Larangan tersebut sempat diatur dalam regulasi Uni Eropa bertajuk European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo menyebut pentingnya pengembangan inovasi yang relevan bagi perusahaan agar bisa mendorong daya saing produk-produk hilir berbasis kelapa sawit serta komoditas perkebunan.
Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode Oktober 2025 adalah sebesar USD963,61/MT. Nilai ini meningkat sebesar USD8,89 atau 0,93 persen dari HR CPO periode September 2025 yang tercatat sebesar USD954,71/MT.
Rencana pemerintah untuk meningkatkan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 menuai perhatian serius dari pelaku industri sawit.
adan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia melonjak tajam pada penghujung 2025, di tengah melemahnya ekspor komoditas batu bara sepanjang tahun.
Indonesia kini memasuki babak baru dalam perjalanan konsumsi produk sawit berkelanjutan. Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL), setelah berhasil menciptakan formula palm-based batik wax, resmi meraih Sertifikasi RSPO Supply Chain Certification (SCC).
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono menyampaikan pandangannya terkait sejumlah isu krusial dalam industri kelapa sawit. Mulai dari lambatnya peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga potensi dampak kebijakan B50 terhadap ekspor dan harga minyak goreng dalam negeri.
Penelitian selama 4 tahun yang dilakukan IPB University bersama Tunas Sawa Erma (TSE) Group mengungkap bahwa pengelolaan hutan produksi dan lanskap sungai yang dilakukan secara bertanggung jawab masih mampu menjaga keberlangsungan habitat Cenderawasih Kuning-Besar dan Kura-kura Moncong Babi di Papua, meski menghadapi tantangan perubahan iklim.
Perusahaan produsen pupuk organik asal Xiamen, Tiongkok, Mata Eco Co., Ltd, melakukan kunjungan lapangan ke perkebunan kelapa sawit milik Ketua DPW APKASINDO Provinsi Riau, H. Suher, di Kabupaten Kampar.
18 Februari 2026
Dosen Hukum Universitas Sains Indonesia (USI), Dr. Syaiful Bahari, S.H., M.H., mengatakan regulasi ini dinilai bukan sekadar kebijakan administratif pertanahan, melainkan memiliki dimensi struktural yang menyentuh persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang telah berlangsung lama di Indonesia.
11 Februari 2026
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M. Fadhil Hasan menilai implementasi biodiesel B50 berpotensi menjadi titik balik kebijakan energi nasional.
11 Februari 2026
Program ini diprioritaskan bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi, atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dengan luasan lahan sekitar 500 hingga 1.000 hektare dalam satu hamparan serta telah memenuhi persyaratan legalitas lahan dan administrasi usaha.
11 Februari 2026
Pakar hukum kehutanan Universitas Al-Azhar Indonesia, Sadino, menegaskan kebun sawit yang berada di kawasan hutan tidak bisa serta-merta dinyatakan ilegal apabila memiliki izin dari pemerintah.
11 Februari 2026
Selain PSR, dana pungutan ekspor juga digunakan untuk mendukung insentif dan pendanaan program biodiesel B40, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan bagi petani.
11 Februari 2026
Perdebatan global mengenai keberlanjutan kelapa sawit dinilai masih disederhanakan dalam dikotomi antara efisiensi ekonomi dan dampak lingkungan. Dalam praktiknya, penilaian tersebut kerap bertumpu pada kerangka akuntansi karbon yang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja produksi serta potensi mitigasi emisi yang nyata di lapangan.
10 Februari 2026
