
Pondok Pesantren Al Amin Dumai, Riau, memperluas perannya dalam mendorong perkebunan sawit berkelanjutan. Melalui program Santripreneur Kopontren Al Amin Dumai, pesantren tersebut akan menggelar pelatihan pembuatan pupuk organik pada 17–18 November 2026.
6 November 2026

Limbah perkebunan kelapa sawit mulai dilirik sebagai sumber pakan alternatif bagi peternak sapi. Di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pelepah sawit diolah menjadi silase untuk mengatasi persoalan keterbatasan pakan ternak.
6 November 2026

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memperkuat kerja sama dengan industri kelapa sawit untuk mempercepat penyerapan lulusan program beasiswa SDM Sawit. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mempertemukan perguruan tinggi dengan perusahaan sawit sektor hulu dan hilir.
6 November 2026

Penguatan tata kelola ekspor dan sertifikasi keberlanjutan menjadi dua aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap industri kelapa sawit Indonesia. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menilai sistem yang dibangun perusahaan tersebut dapat berjalan beriringan dengan standar keberlanjutan yang diterapkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
6 November 2026

Hilirisasi kelapa sawit menjadi salah satu penopang peningkatan ekspor luar negeri Sumatera Barat (Sumbar). Produk turunan sawit, terutama RBD Palm Olein dan crude palm oil (CPO), mendorong pertumbuhan ekspor komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati sebesar 24,58 persen secara tahunan.
6 November 2026

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyosialisasikan seleksi lembaga penyelenggara Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Tahun 2027. Program ini membuka kesempatan bagi perguruan tinggi untuk terlibat dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan sektor perkebunan.
6 November 2026

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyoroti belum optimalnya keterlibatan mahasiswa penerima beasiswa SDM Sawit dalam penelitian terkait industri kelapa sawit.
6 November 2026

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menegaskan kelapa sawit telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan masa depan perekonomian Provinsi Riau. Komoditas perkebunan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan.
5 November 2026

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengapresiasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan masyarakat, pekebun, perusahaan, dan pemerintah di Provinsi Riau. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan perkebunan sekaligus menghindarkan Riau dari persoalan kabut asap yang selama ini menjadi perhatian nasional.
5 November 2026

Kebijakan kewajiban pemenuhan minimal 30 persen bahan baku Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari Tandan Buah Segar (TBS) bersertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menuai penolakan dari petani sawit Kalimantan Utara (Kaltara).
5 November 2026

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menilai organisasi petani memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan perkebunan kelapa sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) diharapkan tidak hanya menjadi wadah perjuangan petani, tetapi juga mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
5 November 2026

Pemerintah mewajibkan pekebun sawit rakyat memenuhi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, kewajiban tersebut belum sepenuhnya diikuti jaminan pembiayaan 100 persen dari negara. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah beban ekonomi petani yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural dalam mengelola perkebunan.
5 November 2026

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memperkuat komunikasi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk mendorong kontribusi industri sawit terhadap perekonomian masyarakat adat.
5 November 2026

Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI) mempertemukan ratusan penangkar benih kelapa sawit di Provinsi Riau. Pertemuan tersebut membahas sertifikasi, pengawasan peredaran benih, perizinan usaha, hingga perlindungan sosial bagi penangkar dan pekerja.
4 November 2026

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T., menilai penggunaan benih tidak unggul dan ilegal masih menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Persoalan tersebut perlu dibenahi untuk memperkuat daya saing perkebunan di tengah meningkatnya kebutuhan sawit nasional.
4 November 2026

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut., M.T., meminta para penangkar benih kelapa sawit melaporkan setiap dugaan pungutan liar dalam proses sertifikasi. Ia juga menginstruksikan agar pengajuan sertifikasi disampaikan langsung melalui unit pelaksana teknis (UPT), bukan melalui perantara.
4 November 2026