Perusahaan produsen pupuk organik asal Xiamen, Tiongkok, Mata Eco Co., Ltd, melakukan kunjungan lapangan ke perkebunan kelapa sawit milik Ketua DPW APKASINDO Provinsi Riau, H. Suher, di Kabupaten Kampar.

Pakar hukum kehutanan, Sadino, menegaskan penanganan persoalan sawit di kawasan hutan harus dilakukan secara presisi dan berbasis kepastian hukum.

Ketimpangan capaian sertifikasi keberlanjutan antara Malaysia dan Indonesia semakin terlihat, terutama di tingkat pekebun swadaya. Jika Malaysia telah mencatat 85 persen petani swadaya tersertifikasi, Indonesia masih berada di kisaran 1 persen.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa teks yang dipublikasikan masih dapat mengalami perubahan melalui proses revisi hukum dan baru akan mengikat secara hukum internasional setelah kedua pihak menyelesaikan prosedur internal masing-masing serta menandatangani perjanjian secara resmi.

Target PSR tersebut merupakan hasil koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan, sekaligus hasil telaahan atas usulan dari pemerintah daerah. Distribusi target Tahap I mencakup 20 provinsi dan 105 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

narasi publik tentang kelapa sawit perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh. Tidak hanya menyoroti persoalan, tetapi juga mengangkat upaya mitigasi, praktik keberlanjutan, serta berbagai perbaikan tata kelola yang terus dilakukan industri.